Alasan di Balik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi ke-16
Arys Aditya, CNBC Indonesia
16 November 2018 09:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang ke-16 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Darmin lantas menjelaskan lantar belakang di balik peluncuran paket tersebut.
Menurut dia, situasi ekonomi global tetap masih ada dalam tekanan pada tahun depan. Normalisasi kebijakan di negara maju, terutama AS, masih akan berlanjut dan sudah direspons oleh Bank Indonesia secara antisipatif pada Kamis (15/11/2018).
Kemudian, lanjut Darmin, perang dagang masih berpotensi berlanjut meskipun ada harapan mereda. Apalagi Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping akan bertemu di sela-sela G20 di Argentina bulan ini.
"Walaupun akan mengarah juga ke Jepang jadi masih belum bisa dikatakan mereda betul," kata Darmin.
Kemudian, lanjut dia, semua itu masih akan diikuti langkah-langkah normalisasi, kenaikan suku bunga acuan AS. Ditambah lagi, tekanan terhadap capital flow masih ada.
"Analis menyebut bahwa rupiah sudah terlalu murah sehingga saatnya beli. Itu dua minggu lalu dan mulai masuk modal jangka pendek di SUN atau saham. Nanti gubernur BI yang pas menjelaskan," ujar Darmin.
Oleh karena itu, menurut dia, apa yang diumumkan sebenarnya bersifat jangka menengah dan panjang. Tetapi, lanjut Darmin, ada unsur jangka pendek untuk memperkuat kepercayaan diri para pemilik dana.
Lebih lanjut, mantan gubernur BI itu menjelaskan, masalah defisit neraca transaksi berjalan tak dapat selesai dalam 1-2 kuartal. Selama berpuluh tahun CAD memang defisit.
"Itu tidak jadi masalah kalau pasangannya neraca transaksi modal dan finansial (TMF) baik. Kalau TMF baik, maka dia akan menutup CAD. Jadi kita tidak bisa hanya berupaya keras menjawab persoalan CAD. Itu tidak cukup," kata Darmin.
(miq/miq) Next Article Jokowi Bakal Keluarkan (Lagi) Paket Kebijakan, Soal Apa?
Menurut dia, situasi ekonomi global tetap masih ada dalam tekanan pada tahun depan. Normalisasi kebijakan di negara maju, terutama AS, masih akan berlanjut dan sudah direspons oleh Bank Indonesia secara antisipatif pada Kamis (15/11/2018).
Kemudian, lanjut Darmin, perang dagang masih berpotensi berlanjut meskipun ada harapan mereda. Apalagi Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping akan bertemu di sela-sela G20 di Argentina bulan ini.
"Walaupun akan mengarah juga ke Jepang jadi masih belum bisa dikatakan mereda betul," kata Darmin.
 Foto: Preskon Konsep Kebijakan Ekonomi ke 16 (CNBC Indonesia/Arys Aditya) |
"Analis menyebut bahwa rupiah sudah terlalu murah sehingga saatnya beli. Itu dua minggu lalu dan mulai masuk modal jangka pendek di SUN atau saham. Nanti gubernur BI yang pas menjelaskan," ujar Darmin.
Oleh karena itu, menurut dia, apa yang diumumkan sebenarnya bersifat jangka menengah dan panjang. Tetapi, lanjut Darmin, ada unsur jangka pendek untuk memperkuat kepercayaan diri para pemilik dana.
Lebih lanjut, mantan gubernur BI itu menjelaskan, masalah defisit neraca transaksi berjalan tak dapat selesai dalam 1-2 kuartal. Selama berpuluh tahun CAD memang defisit.
"Itu tidak jadi masalah kalau pasangannya neraca transaksi modal dan finansial (TMF) baik. Kalau TMF baik, maka dia akan menutup CAD. Jadi kita tidak bisa hanya berupaya keras menjawab persoalan CAD. Itu tidak cukup," kata Darmin.
"Kita harus merumuskan juga untuk memberi kepercayaan diri kepada pemilik dana sehingga mereka masuk, apakah itu short term atau FDI," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Jokowi Bakal Keluarkan (Lagi) Paket Kebijakan, Soal Apa?
Most Popular