Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018

News - Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
31 October 2018 - 18:24
Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Pelelangan dini akan dimulai pada November 2018.

Berdasarkan rilis yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (31/10/2018), jumlah paket yang siap dilelang sebanyak 3.610 paket senilai Rp 31,28 triliun atau 36% dari total nilai paket lelang di Kementerian PUPR.

Dalam RAPBN Tahun 2018 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 80% atau Rp 88 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan.


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat empat langkah untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Pertama dengan mempercepat proses perencanaan dan persiapan agar pelelangan sudah dimulai November 2018 dan berakhir Maret 2019.

"Harus direncanakan dengan baik. Kita ingin pada semester 2 tahun anggaran sudah selesai tidak ada proses tender lagi," ujarnya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018Foto: Ilustrasi Pembangunan (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Kedua, keberadaan ULP dan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Menteri Basuki mengatakan, keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019.

Ia berpesan kepada para anggota ULP/Pokja untuk bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal dan sesuai harga pasar.

Ketiga, para anggota ULP/Pokja harus bertindak adil, tidak diskriminatif, dan mengedepankan asas persaingan yang sehat dalam menentukan pemenang lelang.

"Terakhir, pokja harus kredibel, profesional, dan dapat dipercaya. Hilangkan subjektivitas untuk kepentingan pribadi. Dalam bekerja yang terpenting hanya dua, yakni loyalitas dan kepercayaan," kata Menteri Basuki.

Untuk mencapai target tersebut, profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan. ULP/Pokja juga terus menjaga kredibilitas dengan tidak melakukan pelanggaran aturan pelelangan.

"Pencegahan pelanggaran aturan lelang dapat meningkatkan efisiensi 10 hingga 30 persen. Jika dari anggaran Rp 100 triliun, maka kita bisa hindari kerugian sebesar Rp 10 triliun, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur," ujar Menteri Basuki.



Arahan presiden
Dalam kesempatan itu, Menteri Basuki juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo dalam proses pelelangan diharapkan dapat dilakukan dengan antara lain peningkatan pemanfaatan teknologi onformasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

"Presiden sudah mengeluarkan PP Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur partisipasi masyarakat untuk dapat melaporkan tindak korupsi. Dalam pembangunan infrastruktur kita juga didampingi oleh Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat (TP4P) dari Kejaksaan."

"Saya juga berharap berikutnya, ULP yang membentuk Pokja dapat melakukan pengawasan melalui sistem e-monitoring, sehingga kalau ada indikasi keterlambatan lelang bisa dideteksi dini," kata Menteri Basuki.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka yang hadir sebagai pembicara mengatakan, TP4P berusaha menghadirkan paradigma baru dalam upaya penegakan hukum dengan memadukan upaya preventif dan represif secara paralel dan beriringan.

"Mengoptimalkan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif mencegah kerugian keuangan negara. Sinergi mewujudkan pembangunan tepat waktu, mutu, dan sasaran, dengan mengawal mulai dari tahap perencanaan," ujarnya.

Rakor yang dihadiri 34 ULP dari setiap provinsi dan 670 Pokja bertujuan membangun koordinasi antar ULP dan Pokja agar terdapat  kesatuan langkah serta kesepahaman dalam pengelolaan ULP dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018Foto: infografis/Tangan Dingin Jokowi - JK Bangun INFRASTRUKTUR RI/Aristya RAhadian Krisabella
(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading