DPR Minta Dokumen Rahasia Dana Alokasi, Sri Mulyani Pasrah
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
25 October 2018 18:39
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya rela menuruti keinginan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membeberkan data dana alokasi khusus (DAK) fisik.
Dokumen yang dianggap Sri Mulyani bersifat cukup rahasia, memang mau tidak mau harus dibuka atas permintaan parlemen yang ingin mengusulkan aspirasi yang dibawa dari masing-masing daerah pemilihan.
"Saya masih menganggap bahwa ini dokumen rahasia. Jangan sampai dibuka, tapi pada akhirnya para anggota tidak membuat keputusan karena data ini melalui serangkaian proses," kata Sri Mulyani di gedung parlemen, Kamis (25/10/2018).
Rapat yang membahas mengenai dana transfer daerah dan dana desa itu memang dihujani interupsi sesuai dengan Undang-Undang MD3 di mana para anggota harus memberikan aspirasi dari masing-masing daerah pemilih.
Dokumen tersebut, adalah rincian dari anggaran DAK fisik yang diusulkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp 69,3 triliun, untuk 542 provinsi, kabupaten, dan kota.
Setelah melihat data tersebut, para anggota pun tetap berkeinginan agar usulan dalam bentuk program mereka di masing-masing daerah pemilihan dapat dikabulkan oleh bendahara negara.
Namun, Sri Mulyani memiliki jawaban tersendiri atas hal itu. Dia menyayangkan, mayoritas anggota parlemen justru baru mengutarakan untuk memberikan aspirasi daerahnya masing-masing di detik-detik akhir pembahasan RAPBN 2019.
"Saya anggap Musrenbang tahun depan, agar anggota DPR bisa masuk. Jadi tidak diujung seperti ini. Anda harus paham juga, karena selalu saja ada aspirasi yang berbeda dari daerah-daerah," jelasnya.
"Beberapa aspirasi tadi akan saya cek semua. Saya hitung di buku saya ada 22 aspirasi. Saya akan cek apakah benar daerah-daerah itu membutuhkan," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Meski demikian, Sri Mulyani tak begitu saja mengabulkan aspirasi yang disampaikan anggota dewan. Bahkan, dia kembali bertanya dengan tegas kepada seluruh anggota Banggar yang masih tak puas dengan data yang sudah dibuka pemerintah.
"Pertanyaan yang kedua, saya mau ambil dari mana? [kalau aspirasi tersebut masuk dalam DAK fisik]. Itu saja yang ingin saya tanyakan," jelasnya.
Merespons hal tersebut, pimpinan rapat Said Abdullah memutuskan untuk menskors rapat kerja tersebut. Rapat akan kembali pada pukul 19:00 WIB.
(dru) Next Article Berkerudung, Ini Gaya Sri Mulyani Ketika Sowan ke Kantor PBNU
Dokumen yang dianggap Sri Mulyani bersifat cukup rahasia, memang mau tidak mau harus dibuka atas permintaan parlemen yang ingin mengusulkan aspirasi yang dibawa dari masing-masing daerah pemilihan.
"Saya masih menganggap bahwa ini dokumen rahasia. Jangan sampai dibuka, tapi pada akhirnya para anggota tidak membuat keputusan karena data ini melalui serangkaian proses," kata Sri Mulyani di gedung parlemen, Kamis (25/10/2018).
 Foto: Sri Mulyani Indrawati (cnbc indonesia/shalini) |
Rapat yang membahas mengenai dana transfer daerah dan dana desa itu memang dihujani interupsi sesuai dengan Undang-Undang MD3 di mana para anggota harus memberikan aspirasi dari masing-masing daerah pemilih.
Dokumen tersebut, adalah rincian dari anggaran DAK fisik yang diusulkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp 69,3 triliun, untuk 542 provinsi, kabupaten, dan kota.
Setelah melihat data tersebut, para anggota pun tetap berkeinginan agar usulan dalam bentuk program mereka di masing-masing daerah pemilihan dapat dikabulkan oleh bendahara negara.
Namun, Sri Mulyani memiliki jawaban tersendiri atas hal itu. Dia menyayangkan, mayoritas anggota parlemen justru baru mengutarakan untuk memberikan aspirasi daerahnya masing-masing di detik-detik akhir pembahasan RAPBN 2019.
"Saya anggap Musrenbang tahun depan, agar anggota DPR bisa masuk. Jadi tidak diujung seperti ini. Anda harus paham juga, karena selalu saja ada aspirasi yang berbeda dari daerah-daerah," jelasnya.
"Beberapa aspirasi tadi akan saya cek semua. Saya hitung di buku saya ada 22 aspirasi. Saya akan cek apakah benar daerah-daerah itu membutuhkan," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Meski demikian, Sri Mulyani tak begitu saja mengabulkan aspirasi yang disampaikan anggota dewan. Bahkan, dia kembali bertanya dengan tegas kepada seluruh anggota Banggar yang masih tak puas dengan data yang sudah dibuka pemerintah.
"Pertanyaan yang kedua, saya mau ambil dari mana? [kalau aspirasi tersebut masuk dalam DAK fisik]. Itu saja yang ingin saya tanyakan," jelasnya.
Merespons hal tersebut, pimpinan rapat Said Abdullah memutuskan untuk menskors rapat kerja tersebut. Rapat akan kembali pada pukul 19:00 WIB.
(dru) Next Article Berkerudung, Ini Gaya Sri Mulyani Ketika Sowan ke Kantor PBNU
Most Popular