BPS Rilis Data Beras, Polemik Baru Muncul?

Raydion Subiantoro, CNBC Indonesia
24 October 2018 08:28
BPS hari ini akan mengumumkan data perberasan nasional.
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
Jakarta, CNBC IndonesiaBadan Pusat Statistik (BPS) pada hari ini akan mengumumkan data terbaru mengenai kondisi perberasan nasional.

Secara spesifik, data yang akan diumumkan adalah luas panen dan produksi padi di Indonesia pada tahun ini.

BPS menyatakan bahwa data tersebut telah menggunakan perbaikan metodologi perhitungan data produksi beras, dengan metode kerangka sampel area.

Adapun sebelum secara resmi merilis hari ini, BPS juga sudah menyampaikan data tersebut kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 22 Oktober 2018.


Data yang disampaikan adalah luas lahan baku sawah pada tahun ini 7,1 juta hektar atau turun dibandingkan dengan 2013 yang mencapai 7,750 juta hektar.

Lalu, hingga Desember 2018 diperkirakan luas panen mencapai 10,9 juta hektar, kemudian produksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 32,42 juta ton.

Dengan konsumsi sebanyak 29,57 juta ton, maka tahun ini diperkirakan surplus beras dapat sebesar 2,85 juta ton.

Perhitungan tersebut berbeda dengan yang pernah dinyatakan Kementerian Pertanian, di mana target surplus beras pada tahun ini adalah 13,03 juta ton, di mana diperkirakan produksi GKG sebanyak 80 juta ton, lalu produksi beras 46,5 juta ton, dan konsumsi 33,47 juta ton.

Perbedaan data antara Kementan dan BPS ini berpotensi menimbulkan polemik baru, karena data-data ini lah yang akan digunakan sebagai dasar mengambil kebijakan seperti perlunya impor atau tidak. 


Adapun saat BPS menyampaikan data beras terbaru ke JK, wakil dari Kementerian Pertanian diketahui tidak ada yang hadir.

Sesuai dengan siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, yang hadir dalam rapat tersebut adalah: Kepala BPS, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Kepala Sekretariat Wakil Presiden.

Turut hadir pula Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Koordinator Staf Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi, Staf Ahli Wakil Presiden Mohammad Ikhsan dan Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah.


(ray/hps) Next Article Lagi Musim Panen RI Mau Impor Beras 1 Juta Ton, Kenapa?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular