Shinzo Abe Terpilih Lagi, Jadi PM Jepang Paling Lama
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
20 September 2018 19:57
Tokyo, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Shinzo Abe memenangkan pemungutan suara menjadi partai berkuasa pada hari Kamis (20/9/2018), menjadikannya sebagai Perdana Menteri paling lama menjabat di Pemerintahan Jepang. Kemenangan Abe memberi kesempatan untuk meneruskan upaya mensejahterakan jepang, termasuk merevisi konstitusi pasifik pasca-perang.
Jika Abe tetap menjabat hingga November 2019, maka ia akan mencetak rekor karena melampaui masa jabatan telama, 2.886 hari, yang dipegang oleh Taro Katsura di awal abad ke-20. Sebelumnya Abe pernah tiba-tiba mengundurkan diri saat menjabat di tahun 2006-2007.
"Saya ingin menangani reformasi konstitusional bersama dengan Anda semua," kata Abe kepada Partai Demokrat Liberal setelah pemungutan suara.
Menghapus Deflasi
Abe, yang terus berupaya menjaga pertumbuhan tetap tinggi sementara dihimpit banyak tekanan, mengatakan upaya bank sentral untuk mencapai target inflasi 2%, ditambah dengan langkah-langkah pemerintah untuk mengalahkan deflasi, telah berhasil menciptakan lebih banyak pekerjaan.
"Tujuan terbesar dari kebijakan makroekonomi kami telah terpenuhi sebagai hasil dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan BOJ untuk mencapai inflasi 2%," kata Abe, menandakan dia tidak lagi bersikeras untuk mencapai target inflasi yang 'terasa mustahil'.
Dia menambahkan bahwa dia akan berusaha untuk membuka jalan untuk mengakhiri deflasi selama periode tiga tahun barunya.
Setelah bertahun-tahun mencetak uang kertas, Bank of Japan hanya memiliki sedikit cadangan yang tersisa. Utang publik Jepang yang besar dan meningkatnya biaya kesejahteraan sosial untuk penduduk yang cepat menua juga membuat Abe semakin ditekan untuk mengurangi pengeluaran fiskal.
Abe telah berjanji untuk mereformasi jaminan sosial, membuatnya lebih mudah bagi orang untuk tetap bekerja dan mengimbangi populasi Jepang yang terus menyusut dengan menaikkan usia pensiun hingga di atas 65 dan membiarkan mereka menunda pembayaran pensiun di luar usia 70.
Dia telah mengatakan akan menerapkan kenaikan yang terencana dalam pajak penjualan hingga 10% dari 8% pada Oktober 2019, tetapi itu bisa menghantam ekonomi seperti kebijakan proteksionisme Trump yang menekan ekspor Jepang.
Merevisi Pasal 9 konstitusi untuk memperjelas status ambigu militer adalah salah satu tujuan lama Abe. Amandemen itu, jika diambil secara harfiah, melarang pemeliharaan pasukan bersenjata, tetapi telah ditafsirkan sebagai izin yang memungkinkan militer untuk membela diri.
Ishiba lebih menyukai reformasi yang lebih drastis, tetapi mengatakan bahwa mengubah Pasal 9 bukanlah prioritas utama untuk saat ini.
(hps) Next Article Skandal Suap Kasino Gegerkan Jepang, Shinzo Abe Terseret?
Jika Abe tetap menjabat hingga November 2019, maka ia akan mencetak rekor karena melampaui masa jabatan telama, 2.886 hari, yang dipegang oleh Taro Katsura di awal abad ke-20. Sebelumnya Abe pernah tiba-tiba mengundurkan diri saat menjabat di tahun 2006-2007.
"Saya ingin menangani reformasi konstitusional bersama dengan Anda semua," kata Abe kepada Partai Demokrat Liberal setelah pemungutan suara.
Abe, yang kembali berkuasa pada 2012 berjanji untuk merestrukturisasi ekonomi dan memperkuat pertahanan, mengalahkan mantan menteri pertahanan Shigeru Ishiba dalam pemilihan kepemimpinan LDP.
Abe memenangkan 553 suara dibandingkan 254 suara untuk Ishiba. Hanya 807 suara valid dari total 810 suara yang diperebutkan dari anggota parlemen LDP dan anggota rank-and-file.
Abe mengatakan pada konferensi pers bahwa ia akan merombak kabinet setelah kembali dari perjalanan ke New York untuk menghadiri Rapat Umum PBB pekan depan. Dia menolak untuk mengomentari posisi tertentu, tetapi harian bisnis Nikkei mengatakan sekutu dekatnya, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga dan Menteri Keuangan Taro Aso, akan tetap bertahan.
Abe juga mengatakan dia akan menyusun anggaran tambahan untuk bantuan dari bencana alam, banjir dan gempa bumi, yang telah menghantam Jepang dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, tantangan langsung pertama Abe adalah pertemuan puncak yang diharapkan dengan Presiden AS Donald Trump minggu depan, ketika ia akan menghadapi tekanan untuk memotong surplus sebesar US$69 miliar Jepang dengan sekutu utamanya. Jumlah itu setara hampir dua pertiga dari total ekspor otomotif.
Abe diperkirakan akan bertemu Trump di sela-sela pertemuan PBB, melansir Reuters. Mereka telah menjalin hubungan dekat, tetapi Trump telah menjelaskan bahwa dia tidak senang dengan ketidakseimbangan perdagangan bilateral dan menginginkan kesepakatan dua arah untuk mengatasinya.
Tokyo menentang kesepakatan bilateral karena khawatir akan meningkatkan tekanan pada sektor sensitif seperti pertanian.
Pemerintahan Trump juga mengeksplorasi menaikkan tarif ekspor mobil Jepang, sebuah langkah yang pejabat Jepang sebut akan memberikan kerusakan serius pada dua ekonomi dan perdagangan dunia.
Abe memenangkan 553 suara dibandingkan 254 suara untuk Ishiba. Hanya 807 suara valid dari total 810 suara yang diperebutkan dari anggota parlemen LDP dan anggota rank-and-file.
Abe mengatakan pada konferensi pers bahwa ia akan merombak kabinet setelah kembali dari perjalanan ke New York untuk menghadiri Rapat Umum PBB pekan depan. Dia menolak untuk mengomentari posisi tertentu, tetapi harian bisnis Nikkei mengatakan sekutu dekatnya, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga dan Menteri Keuangan Taro Aso, akan tetap bertahan.
Abe juga mengatakan dia akan menyusun anggaran tambahan untuk bantuan dari bencana alam, banjir dan gempa bumi, yang telah menghantam Jepang dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, tantangan langsung pertama Abe adalah pertemuan puncak yang diharapkan dengan Presiden AS Donald Trump minggu depan, ketika ia akan menghadapi tekanan untuk memotong surplus sebesar US$69 miliar Jepang dengan sekutu utamanya. Jumlah itu setara hampir dua pertiga dari total ekspor otomotif.
Abe diperkirakan akan bertemu Trump di sela-sela pertemuan PBB, melansir Reuters. Mereka telah menjalin hubungan dekat, tetapi Trump telah menjelaskan bahwa dia tidak senang dengan ketidakseimbangan perdagangan bilateral dan menginginkan kesepakatan dua arah untuk mengatasinya.
Tokyo menentang kesepakatan bilateral karena khawatir akan meningkatkan tekanan pada sektor sensitif seperti pertanian.
Pemerintahan Trump juga mengeksplorasi menaikkan tarif ekspor mobil Jepang, sebuah langkah yang pejabat Jepang sebut akan memberikan kerusakan serius pada dua ekonomi dan perdagangan dunia.
Menghapus Deflasi
Abe, yang terus berupaya menjaga pertumbuhan tetap tinggi sementara dihimpit banyak tekanan, mengatakan upaya bank sentral untuk mencapai target inflasi 2%, ditambah dengan langkah-langkah pemerintah untuk mengalahkan deflasi, telah berhasil menciptakan lebih banyak pekerjaan.
"Tujuan terbesar dari kebijakan makroekonomi kami telah terpenuhi sebagai hasil dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan BOJ untuk mencapai inflasi 2%," kata Abe, menandakan dia tidak lagi bersikeras untuk mencapai target inflasi yang 'terasa mustahil'.
Dia menambahkan bahwa dia akan berusaha untuk membuka jalan untuk mengakhiri deflasi selama periode tiga tahun barunya.
Setelah bertahun-tahun mencetak uang kertas, Bank of Japan hanya memiliki sedikit cadangan yang tersisa. Utang publik Jepang yang besar dan meningkatnya biaya kesejahteraan sosial untuk penduduk yang cepat menua juga membuat Abe semakin ditekan untuk mengurangi pengeluaran fiskal.
Abe telah berjanji untuk mereformasi jaminan sosial, membuatnya lebih mudah bagi orang untuk tetap bekerja dan mengimbangi populasi Jepang yang terus menyusut dengan menaikkan usia pensiun hingga di atas 65 dan membiarkan mereka menunda pembayaran pensiun di luar usia 70.
Dia telah mengatakan akan menerapkan kenaikan yang terencana dalam pajak penjualan hingga 10% dari 8% pada Oktober 2019, tetapi itu bisa menghantam ekonomi seperti kebijakan proteksionisme Trump yang menekan ekspor Jepang.
Merevisi Pasal 9 konstitusi untuk memperjelas status ambigu militer adalah salah satu tujuan lama Abe. Amandemen itu, jika diambil secara harfiah, melarang pemeliharaan pasukan bersenjata, tetapi telah ditafsirkan sebagai izin yang memungkinkan militer untuk membela diri.
Amandemen itu akan menjadi perubahan simbolis yang besar, tetapi mendorongnya akan berisiko secara politis karena publik bisa terpecah. Pengesahan amandemen membutuhkan persetujuan dari dua pertiga anggota dari kedua majelis parlemen dan mayoritas dalam referendum publik.
Ishiba lebih menyukai reformasi yang lebih drastis, tetapi mengatakan bahwa mengubah Pasal 9 bukanlah prioritas utama untuk saat ini.
(hps) Next Article Skandal Suap Kasino Gegerkan Jepang, Shinzo Abe Terseret?
Most Popular