JK: Tiket Gratis Asian Games ke Pejabat Bukan Gratifikasi
28 August 2018 19:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tiket gratis Asian Games 2018 yang didapat pejabat negara bukan merupakan bentuk gratifikasi.
Menyusul dengan itu, JK menyatakan pejabat negara tidak perlu melapor bahwa mendapat gratifikasi ke lembaga terkait.
"Ya tiket kan harganya paling tinggi Rp 2-3 juta, dan itu tidak diminta [pejabat bersangkutan]. Jadi begini, ada sponsor banyak, ada beberapa sponsor yang membeli tiket banyak sebagai sponsorship, ada yang beli 1.000 [tiket], itu karena itu [diberi] kan sebagai persahabatan, bukan seabagai gratifikasi," kata JK, Selasa (28/8/2018).
"Itu kalau 1.000 [tiket] itu mau dikasih siapa? Kan pasti dikasih teman-temannya, bahwa temannya itu pejabat ya siapa yang salah sih? Ini kan nasional, harga diri nasional dipertaruhkan. Bukan karena dengan karcis itu mereka langsung kaya. Langsung mewah. Ya hanya memdukung tepul tangan nasional, itu juga sumbangan lho itu," tambah dia.
Dikutip dari detikcom, sebelummya Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menyatakan telah mendapat informasi adanya pejabat negara yang diduga meminta tiket Asian Games 2018 secara gratis. KPK menyebut itu bertentangan dengan hukum.
"KPK menerima sejumlah informasi adanya oknum pejabat yang menerima pemberian tiket, bahkan minta tiket untuk menonton pertandingan. Kami ingatkan, hal tersebut tidak diperkenankan oleh aturan hukum yang berlaku," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2018).
Febri meminta para pejabat tersebut melaporkan penerimaan tiket Asian Games secara gratis itu ke Direktorat Gratifikasi KPK. Pelaporan bisa dilakukan secara online lewat gol.kpk.go.id.
(ray/ray)
Menyusul dengan itu, JK menyatakan pejabat negara tidak perlu melapor bahwa mendapat gratifikasi ke lembaga terkait.
"Ya tiket kan harganya paling tinggi Rp 2-3 juta, dan itu tidak diminta [pejabat bersangkutan]. Jadi begini, ada sponsor banyak, ada beberapa sponsor yang membeli tiket banyak sebagai sponsorship, ada yang beli 1.000 [tiket], itu karena itu [diberi] kan sebagai persahabatan, bukan seabagai gratifikasi," kata JK, Selasa (28/8/2018).
"Itu kalau 1.000 [tiket] itu mau dikasih siapa? Kan pasti dikasih teman-temannya, bahwa temannya itu pejabat ya siapa yang salah sih? Ini kan nasional, harga diri nasional dipertaruhkan. Bukan karena dengan karcis itu mereka langsung kaya. Langsung mewah. Ya hanya memdukung tepul tangan nasional, itu juga sumbangan lho itu," tambah dia.
 Foto: ANTARA FOTO/INASGOC/Hendra Nurdiyansyah |
Dikutip dari detikcom, sebelummya Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menyatakan telah mendapat informasi adanya pejabat negara yang diduga meminta tiket Asian Games 2018 secara gratis. KPK menyebut itu bertentangan dengan hukum.
"KPK menerima sejumlah informasi adanya oknum pejabat yang menerima pemberian tiket, bahkan minta tiket untuk menonton pertandingan. Kami ingatkan, hal tersebut tidak diperkenankan oleh aturan hukum yang berlaku," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2018).
Febri meminta para pejabat tersebut melaporkan penerimaan tiket Asian Games secara gratis itu ke Direktorat Gratifikasi KPK. Pelaporan bisa dilakukan secara online lewat gol.kpk.go.id.
 Foto: Jusuf Kalla/CNBC Indonesia/Muhammad Sabki |
(ray/ray)
