Pandangan Fraksi RAPBN 2019
Demokrat: RI Harus Belajar dari Krisis Parah Venezuela!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
28 August 2018 13:48
Jakarta, CNBC Indonesia -- Fraksi Demokrat dan PAN dapat menerima RUU tentang APBN 2019 beserta nota keuangan yang disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu. Kendati demikian, sejumlah catatan diberikan kedua fraksi yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto tersebut.
Juru bicara Fraksi Demokrat Afzal Mahfuz mewakili Demokrat mengingatkan agar kondisi perekonomian global harus menjadi catatan. Pengalaman krisis moneter 1998 harus dijadikan pelajaran.
"Seperti Venezuela yang telah melebihi krisis moneter indonesia," katanya.
Fraksi Demokrat, menurut Mahfuz, mengingatkan dan mengkritisi pemerintah untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Demokrat mengapresiasi terjaganya stabilitas ekonomi.
"Namun, fraksi Demokrat meminta pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita scara nyata. Demokrat menilai asumsi makro harus kuat dan tahan tantangan global dan domestik. Untuk PE, semestetinya pemerintah bisa meningkatkan lagi," ujar Mahfuz.
Lebih lanjut, dia mengharapkan nilai tukar rupiah tetap dijaga stabilitasnya. Tekanan eksternal harus dapat dikendalikan pemerintah. Sementara dari sisi internal, perlu ada peningkatan kinerja neraca perdagangan untuk menambah valas melalui peningkatan ekspor.
Juru bicara Fraksi PAN Ahmad Yohan menilai APBN 2019 harus menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Banyak tantangan yang ada karena gejolak ekonomi global belum mereda, terutama dari sisi suku bunga acuan Bank Sentral AS.
Oleh karena itu, PAN meminta pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor pajak baik pajak dalam negeri dan internasional agar target penerimaan bisa tercapai. Khusus untuk utang, Yohan menyatakan PAN mengingatkan agar rasio utang tidak boleh lebih dari 30% terhadap PDB.
(miq/miq) Next Article Per 31 Desember 2019, Utang Pemerintah Rp 4,778 T
Juru bicara Fraksi Demokrat Afzal Mahfuz mewakili Demokrat mengingatkan agar kondisi perekonomian global harus menjadi catatan. Pengalaman krisis moneter 1998 harus dijadikan pelajaran.
"Seperti Venezuela yang telah melebihi krisis moneter indonesia," katanya.
"Namun, fraksi Demokrat meminta pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita scara nyata. Demokrat menilai asumsi makro harus kuat dan tahan tantangan global dan domestik. Untuk PE, semestetinya pemerintah bisa meningkatkan lagi," ujar Mahfuz.
Lebih lanjut, dia mengharapkan nilai tukar rupiah tetap dijaga stabilitasnya. Tekanan eksternal harus dapat dikendalikan pemerintah. Sementara dari sisi internal, perlu ada peningkatan kinerja neraca perdagangan untuk menambah valas melalui peningkatan ekspor.
Juru bicara Fraksi PAN Ahmad Yohan menilai APBN 2019 harus menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Banyak tantangan yang ada karena gejolak ekonomi global belum mereda, terutama dari sisi suku bunga acuan Bank Sentral AS.
Oleh karena itu, PAN meminta pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor pajak baik pajak dalam negeri dan internasional agar target penerimaan bisa tercapai. Khusus untuk utang, Yohan menyatakan PAN mengingatkan agar rasio utang tidak boleh lebih dari 30% terhadap PDB.
(miq/miq) Next Article Per 31 Desember 2019, Utang Pemerintah Rp 4,778 T
Most Popular