Pemerintah Siap Bailout BPJS Kesehatan, Asalkan...
Arys Aditya, CNBC Indonesia
07 August 2018 18:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menginstruksikan BPJS Kesehatan untuk lebih efisien untuk mengatasi defisit anggaran yang sudah terjadi sejak 2014.
"Selama empat tahun kita tahu, kita menjaga tarif yang terjangkau bagi masyarakat, tetapi di lain pihak pelayanannya makin banyak, makanya terjadi defisit," ujar JK di Jakarta, Selasa (7/8/2018).
JK mengatakan untuk mengatasi defisit tersebut BPJS Kesehatan harus lebih efesien dengan memberikan pelayanan yang tepat. Layanan yang baik bagi konsumen tetapi tidak menimbulkan ongkos berlebihan.
"Jadi harus dikontrol juga rumah sakit-rumah sakit yang menyelenggarakan itu dan BPJS minta pengawasan lebih baik. Tetapi juga defisit oleh pemerintah harus dibayar agar BPJS bisa jalan," tambah JK.
JK menambahkan pemerintah siap menambal defisit BPJS Kesehatan, tetapi berharap bailout tersebut tidak dilakukan tiap tahun dan meningkat terus setiap tahunnya. Pemerintah juga minta BPJS Kesehatan dan Departemen Kesehatan membuat suatu layanan manfaat yang efisien.
"Efisiensi bukan dikurangi. Artinya memberikan layanan yang perlu. Fisioterapi tidak diperlukan ataupun bakti sosial ke BPJS," terang JK.
Untuk menambal defisit BPJS pemerintah akan mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pemerintah bersedia [memberikan dalam] jumlah yang sesuai makanya BPK dan BPKP harus turun tangan untuk mengaudit semua itu," ungkap JK.
(roy) Next Article JK Bilang PNS Kerja di Kantor Belum Disiplin, Gimana di Rumah
"Selama empat tahun kita tahu, kita menjaga tarif yang terjangkau bagi masyarakat, tetapi di lain pihak pelayanannya makin banyak, makanya terjadi defisit," ujar JK di Jakarta, Selasa (7/8/2018).
JK menambahkan pemerintah siap menambal defisit BPJS Kesehatan, tetapi berharap bailout tersebut tidak dilakukan tiap tahun dan meningkat terus setiap tahunnya. Pemerintah juga minta BPJS Kesehatan dan Departemen Kesehatan membuat suatu layanan manfaat yang efisien.
"Efisiensi bukan dikurangi. Artinya memberikan layanan yang perlu. Fisioterapi tidak diperlukan ataupun bakti sosial ke BPJS," terang JK.
Untuk menambal defisit BPJS pemerintah akan mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pemerintah bersedia [memberikan dalam] jumlah yang sesuai makanya BPK dan BPKP harus turun tangan untuk mengaudit semua itu," ungkap JK.
(roy) Next Article JK Bilang PNS Kerja di Kantor Belum Disiplin, Gimana di Rumah
Most Popular