Ketemu Jokowi, Para Eksportir Dijanjikan Insentif
Arys Aditya, CNBC Indonesia
26 July 2018 20:08
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tim ekonomi Pemerintah mengundang 40 eksportir nasional di Istana Bogor, Kamis (27/7/2018) sore. Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari dua jam.
Usai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan Pemerintah dan eksportir bertukar pikiran mengenai kondisi ekonomi terkini. Pemerintah menyampaikan perkembangan terbaru deregulasi dan eksportir mengutarakan hambatan di lapangan.
Menkeu mengungkapkan, Presiden mengajak para eksportir untuk tetap fokus meningkatkan ekspor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tuturnya, harus dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor Indonesia.
"Dalam pertemuan itu, Pemerintah juga mendengar dari pengusaha. Kami juga mengajak eksportir untuk melakukan sinergi guna menghadapi ketidakpastian global," ungkap Sri Mulyani di Istana Bogor, Kamis (26/7/2018).
"Presiden akan melakukan follow up siapa yang berminat investasi, coba dengan OSS [Online Single Submission]. Kalau belum sesuai yang dijanjikan, Presiden juga ingin mendapatkan masukan yang betul-betul sesuai yang terjadi di lapangan."
Ia mengemukakan Pemerintah menyampaikan perkembangan sistem perizinan terpadu elektronik atau online single submission (OSS), serta kebijakan stabilisasi harga kelapa sawit melalui kebijakan wajib bauran minyak sawit dalam solar 20%-100% (B20-B100).
Berikutnya, Sri Mulyani mengatakan Pemerintah berupaya mempermudah perizinan eksport batu bara, sawit, karet sampai manufaktur, serta meminta kepada eksportir untuk meningkatkan kepulangan devisa hasil ekspor dan tidak terlalu lama menahan di luar negeri.
"Kami pemerintah akan melakukan bagaimana devisa itu bisa dibawa kembali dan menggunakan itu untuk memajukan usaha. Dari para pengusaha sebetulnya mengatakan devisa masuk sebagian untuk beli bahan baku lagi atau bayar kewajiban."
Selain itu, Menkeu mengatakan ekspor menjadi tulang punggung Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Untuk itu, Pemerintah berjanji merealisasikan kebijakan insentif libur dan pengurangan pajak (tax holiday dan allowance) yang sudah ditetapkan.
Tak hanya itu, Pemerintah dengan restu dari Presiden juga berkomitmen untuk tidak kaku dalam merespons situasi internasional. Ia mengatakan Indonesia selalu siap untuk menyesuaikan kebijakan.
"Saat ini, kami siap menyesuaikan kebijakan, maka kami akan review pembangunan infrastruktur yang konten impornya tinggi. Apakah itu bisa ditunda atau tidak. Pemerintah ini siap untuk adjustment policy apabila diperlukan di mana situasi global menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan."
(dru) Next Article Ke Jabar, Jokowi Resmikan Lembaga Keuangan Nelayan
Usai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan Pemerintah dan eksportir bertukar pikiran mengenai kondisi ekonomi terkini. Pemerintah menyampaikan perkembangan terbaru deregulasi dan eksportir mengutarakan hambatan di lapangan.
Menkeu mengungkapkan, Presiden mengajak para eksportir untuk tetap fokus meningkatkan ekspor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tuturnya, harus dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor Indonesia.
"Presiden akan melakukan follow up siapa yang berminat investasi, coba dengan OSS [Online Single Submission]. Kalau belum sesuai yang dijanjikan, Presiden juga ingin mendapatkan masukan yang betul-betul sesuai yang terjadi di lapangan."
Ia mengemukakan Pemerintah menyampaikan perkembangan sistem perizinan terpadu elektronik atau online single submission (OSS), serta kebijakan stabilisasi harga kelapa sawit melalui kebijakan wajib bauran minyak sawit dalam solar 20%-100% (B20-B100).
Berikutnya, Sri Mulyani mengatakan Pemerintah berupaya mempermudah perizinan eksport batu bara, sawit, karet sampai manufaktur, serta meminta kepada eksportir untuk meningkatkan kepulangan devisa hasil ekspor dan tidak terlalu lama menahan di luar negeri.
"Kami pemerintah akan melakukan bagaimana devisa itu bisa dibawa kembali dan menggunakan itu untuk memajukan usaha. Dari para pengusaha sebetulnya mengatakan devisa masuk sebagian untuk beli bahan baku lagi atau bayar kewajiban."
Selain itu, Menkeu mengatakan ekspor menjadi tulang punggung Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Untuk itu, Pemerintah berjanji merealisasikan kebijakan insentif libur dan pengurangan pajak (tax holiday dan allowance) yang sudah ditetapkan.
Tak hanya itu, Pemerintah dengan restu dari Presiden juga berkomitmen untuk tidak kaku dalam merespons situasi internasional. Ia mengatakan Indonesia selalu siap untuk menyesuaikan kebijakan.
"Saat ini, kami siap menyesuaikan kebijakan, maka kami akan review pembangunan infrastruktur yang konten impornya tinggi. Apakah itu bisa ditunda atau tidak. Pemerintah ini siap untuk adjustment policy apabila diperlukan di mana situasi global menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan."
(dru) Next Article Ke Jabar, Jokowi Resmikan Lembaga Keuangan Nelayan
Most Popular