Aturan PNBP Resmi Disahkan Jadi UU, Tarif Bisa Nol Rupiah

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
26 July 2018 12:32
Aturan PNBP Resmi Disahkan Jadi UU, Tarif Bisa Nol Rupiah
Jakarta, CNBC Indonesia - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi sebuah undang-undang (UU).

"Apakah RUU PNBP bisa disetujui untuk menjadi UU?," tanya Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada anggota parlemen, di ruang Sidang Paripurna, Kamis (26/7/2018).

"Setuju!" seru sejumlah anggota sidang dewan.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengesahan RUU PNBP menjadi UU merupakan awal bagi pemerintah untuk menyempurnakan UU PNBP yang dalam kurun waktu 21 tahun terakhir tidak pernah diubah.

"UU 20/1997 telah berlaku selama kurang lebih 21 tahun dan telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional," ungkap Sri Mulyani.

Ada beberapa alasan pemerintah merevisi UU PNBP 20/1997. Salah satunya, yaitu masih adanya persoalan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sampai dengan PNBP yang tidak disetorkan kepada negara.

"Maupun penggunaan langsung PNBP yang dilakukan di luar mekanisme APBN. Salah satu faktor yang diperlukan mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut adalah melakukan revisi UU 20/1997," kata Sri Mulyani.

"RUU ini akan sangat bermanfaat sebagai alat untuk mewujudkan perbailan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," jelas bendahara negara.

Berikut pokok penyempurnaan RUU PNBP, sebagaimana dikutip dalam naskah lampiran RUU tersebut :
  1. Penyempurnaan definisi dan ruang lingkup PNBP.
  2. Pengelompokan objek PNBP menjadi 6 klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
  3. Pengaturan tarif PNBP dengan mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan, termasuk pengaturan kebijakan pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah atau 0% untuk kondisi tertentu. Penguatan pengawasan oleh Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka pengelolaan PNBP.
  4. Penyempurnaan aturan pengelolaan PNBP termasuk penggunaan dana PNBP oleh instansi pengelola PNBP untuk unit-unit di lingkungan kerja dalam rangka peningkatan layanan.
  5. Penyempurnaan mekanisme pemeriksaan PNBP, keberatan, keringanan (berupa penundaan. pengangsuran, pengurangan. dan pembebasan), dan pengembalian PNBP.
  6. Ketentuan Peralihan berupa penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar yang belum diselesaikan sebelum berlakunya RUU, diberikan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUU PNBP mulai berlaku untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum RUU PNBP.
(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading