Mampukah Kemiskinan Ditekan Hingga Target Jokowi 8%?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
16 July 2018 19:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 9,82%. Ini menjadi kali pertama sepanjang sejarah, atau lebih tepatnya sejak era reformasi tingkat kemiskinan berada di angka single digit.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintahan di era Presiden Joko Widodo menargetkan bisa menekan angka kemiskinan di kisaran 7-8%.
Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas memaparkan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut. Meski upaya menurunkan kemiskinan di masa yang akan datang tak mudah, namun bukan tidak mungkin target tersebut bisa tercapai.
"Saya kira masih mungkin [angka kemiskinan turun ke 8%]," kata Vivi saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Senin (16/7/2018).
Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah?
Pertama, menurut Vivi, adalah menciptakan lapangan pekerjaan bukan hanya bagi kaum laki-laki melainkan juga perempuan. Dia menilai, hal ini akan membantu setiap keluarga menambah penghasilan, dan terhindar dari jeratan kemiskinan.
"Biggest ticket ada disini. Partisipasi pekerja perempuan itu baru 50,9%, sementara laki-laki 82,5%. Kalau mau menaikan konsums dari keluarga, bagaimana caranya agar perempuan mendapatkan kesempatan bekerja," katanya.
"Kemudian, lapangan pekerjaan bagi pemuda. Sekarang itu ketersediaan pekerjaan paling banyak untuk orang dewasa. Ini adalah biggest ticket, kalau mau penurunannya lebih cepat," jelasnya.
Kedua, lanjutnya, adalah pengendalian inflasi. Vivi menilai, selama ini ada beberapa komoditas makanan yang memberikan dampak cukup signifikan terhadap angka kemiskinan, seperti beras maupun komoditas lainnya.
"Beras itu kalau turun, berdampak sekali terhadap penurunan kemiskinan karena 25% konsumsi orang miskin itu beras," katanya.
Ketiga, adalah penguatan program-program seperti bantuan sosial maupun program keluarga harapan (PKH). Distribusi yang cepat dan tepat dari program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, khususnya orang miskin.
Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menambahkan, efektivitas cash for work yang merupakan bagian dari dana desa juga bisa menjadi alternatif untuk menekn angka kemiskinan, terutama di daerah.
"Cash for work bisa dimaksimalkan lagi, karena ini pembayarannya setiap hari. Ini akan membuat mereka merasa lebih produktif," jelasnya.
(dru) Next Article Bank Dunia Juga Bicara Kemiskinan di Perkotaan RI yang Tinggi
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintahan di era Presiden Joko Widodo menargetkan bisa menekan angka kemiskinan di kisaran 7-8%.
Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas memaparkan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut. Meski upaya menurunkan kemiskinan di masa yang akan datang tak mudah, namun bukan tidak mungkin target tersebut bisa tercapai.
Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah?
Pertama, menurut Vivi, adalah menciptakan lapangan pekerjaan bukan hanya bagi kaum laki-laki melainkan juga perempuan. Dia menilai, hal ini akan membantu setiap keluarga menambah penghasilan, dan terhindar dari jeratan kemiskinan.
"Biggest ticket ada disini. Partisipasi pekerja perempuan itu baru 50,9%, sementara laki-laki 82,5%. Kalau mau menaikan konsums dari keluarga, bagaimana caranya agar perempuan mendapatkan kesempatan bekerja," katanya.
"Kemudian, lapangan pekerjaan bagi pemuda. Sekarang itu ketersediaan pekerjaan paling banyak untuk orang dewasa. Ini adalah biggest ticket, kalau mau penurunannya lebih cepat," jelasnya.
Kedua, lanjutnya, adalah pengendalian inflasi. Vivi menilai, selama ini ada beberapa komoditas makanan yang memberikan dampak cukup signifikan terhadap angka kemiskinan, seperti beras maupun komoditas lainnya.
"Beras itu kalau turun, berdampak sekali terhadap penurunan kemiskinan karena 25% konsumsi orang miskin itu beras," katanya.
Ketiga, adalah penguatan program-program seperti bantuan sosial maupun program keluarga harapan (PKH). Distribusi yang cepat dan tepat dari program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, khususnya orang miskin.
Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menambahkan, efektivitas cash for work yang merupakan bagian dari dana desa juga bisa menjadi alternatif untuk menekn angka kemiskinan, terutama di daerah.
"Cash for work bisa dimaksimalkan lagi, karena ini pembayarannya setiap hari. Ini akan membuat mereka merasa lebih produktif," jelasnya.
(dru) Next Article Bank Dunia Juga Bicara Kemiskinan di Perkotaan RI yang Tinggi
Most Popular