BPJT Dukung Hutama Karya dapat PMN Rp 12,5 T
Exist In Exist, CNBC Indonesia
11 July 2018 19:07
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Hutama Karya mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp 12,5 triliun.
Merespons hal tersebut, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ mengatakan hal ini memang dibutuhkan HK untuk mempercepat penyelasaian beberapa ruas tol Trans Sumatera.
"Penambahan PMN saat ini sedang proses, karena kalau kita mau mempercepat ya porsi ekuitasya harus besar. Kalau kayak di Trans Jawa porsi utangnya 70% artinya itu harus dibayar dalam tenor 15 tahun, dan itu pendapatannya kan tergantung dengan tarif dan volumenya," jelasnya, Rabu (11/07/2018).
Herry menjelaskan permasalahannya saat ini adalah permintaan (demand) dari jalan tol Trans Sumatera saat ini masih kecil karena dibangun di kawasan yang belum begitu berkembang. Sehingga, lanjutnya, Hutama Karya dikhawatirkan tidak dapat menutupi pinjaman dalam tenor yang ditetapkan.
"Makanya porsi utang dan ekuitasnya yang tadinya 70:30 diubah jadi ekuitasnya bisa sampai 50%. Kewajiban membayar utangnya harus kita turunkan, jadi pendapatannya nanti pada waktunya akan menutup utang-utang tadi," paparnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2015 dan 2016, pemerintah juga telah menggelontorkan PMN sebesar Rp 5,6 triliun untuk HK.
Selain melalui PMN, pemerintah melalui Kementeri Keuangam juga mendukung pembangunan jalan tol Trans Sumatera dengan cara memberikan jaminan terhadap berbagai pinjaman HK.
(ray/ray) Next Article Menteri Rini: BUMN Untung Rp 187 T dengan Aset Rp 7200 T
Merespons hal tersebut, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ mengatakan hal ini memang dibutuhkan HK untuk mempercepat penyelasaian beberapa ruas tol Trans Sumatera.
"Penambahan PMN saat ini sedang proses, karena kalau kita mau mempercepat ya porsi ekuitasya harus besar. Kalau kayak di Trans Jawa porsi utangnya 70% artinya itu harus dibayar dalam tenor 15 tahun, dan itu pendapatannya kan tergantung dengan tarif dan volumenya," jelasnya, Rabu (11/07/2018).
Herry menjelaskan permasalahannya saat ini adalah permintaan (demand) dari jalan tol Trans Sumatera saat ini masih kecil karena dibangun di kawasan yang belum begitu berkembang. Sehingga, lanjutnya, Hutama Karya dikhawatirkan tidak dapat menutupi pinjaman dalam tenor yang ditetapkan.
"Makanya porsi utang dan ekuitasnya yang tadinya 70:30 diubah jadi ekuitasnya bisa sampai 50%. Kewajiban membayar utangnya harus kita turunkan, jadi pendapatannya nanti pada waktunya akan menutup utang-utang tadi," paparnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2015 dan 2016, pemerintah juga telah menggelontorkan PMN sebesar Rp 5,6 triliun untuk HK.
Selain melalui PMN, pemerintah melalui Kementeri Keuangam juga mendukung pembangunan jalan tol Trans Sumatera dengan cara memberikan jaminan terhadap berbagai pinjaman HK.
(ray/ray) Next Article Menteri Rini: BUMN Untung Rp 187 T dengan Aset Rp 7200 T
Most Popular