Ini Skema Kerja Sama Jika AirAsia Dapat Proyek Terminal 4
06 June 2018 17:13
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan maskapai AirAsia Indonesia harus mengikuti tender untuk bisa ikut terlibat dalam pembangunan Terminal 4 di Bandara Soekarno-Hatta.
Terkait dengan hal itu, CEO AirAsia Indonesia Dendy Kurniawan menyatakan siap mengikuti tender.
"Iya, siap [mengikuti tender proyek Terminal 4]," jelasnya, Rabu (6/6/2018).
Adapun Menhub mengatakan skema yang akan diterapkan dengan adanya keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"KPBU itu satu format kerjasama kepada swasta tapi bukan menjual, tapi dia dapat konsesi dalam kurun waktu tertentu dan dia akan dapat kesempatan untuk mengelola. Kepemilikan tetap milik pemerintah, atau milik AP I dan AP II [operator bandara] misalnya," papar Budi Karya.
Selain di Bandara Soekarno-Hatta, kerja sama dengan swasta juga akan diterapkan di Bandara Lampung, Belitung, Sibolga, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Labuan Bajo.
Secara keseluruhan, lanjut Budi Karya, biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan beberapa bandara skema KPBU tersebut dapat mencapai Rp 20 - 30 triliun.
"Kalau kita kita andalkan APBN kan tidak mungkin. Kalau itu kami capai, kami dapat uang. Maka uang yang sebelumnya kita pakai untuk mengelola bandara, bisa kita capai untuk bangun bandara kecil. Sudah banyak swasta yang tertarik, salah satunya AirAsia tadi, ada juga GVK dari India, ada dari Prancis" jelas dia. (ray/ray)
Terkait dengan hal itu, CEO AirAsia Indonesia Dendy Kurniawan menyatakan siap mengikuti tender.
"Iya, siap [mengikuti tender proyek Terminal 4]," jelasnya, Rabu (6/6/2018).
Adapun Menhub mengatakan skema yang akan diterapkan dengan adanya keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"KPBU itu satu format kerjasama kepada swasta tapi bukan menjual, tapi dia dapat konsesi dalam kurun waktu tertentu dan dia akan dapat kesempatan untuk mengelola. Kepemilikan tetap milik pemerintah, atau milik AP I dan AP II [operator bandara] misalnya," papar Budi Karya.
Selain di Bandara Soekarno-Hatta, kerja sama dengan swasta juga akan diterapkan di Bandara Lampung, Belitung, Sibolga, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Labuan Bajo.
Secara keseluruhan, lanjut Budi Karya, biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan beberapa bandara skema KPBU tersebut dapat mencapai Rp 20 - 30 triliun.
"Kalau kita kita andalkan APBN kan tidak mungkin. Kalau itu kami capai, kami dapat uang. Maka uang yang sebelumnya kita pakai untuk mengelola bandara, bisa kita capai untuk bangun bandara kecil. Sudah banyak swasta yang tertarik, salah satunya AirAsia tadi, ada juga GVK dari India, ada dari Prancis" jelas dia. (ray/ray)
