
Sri Mulyani Sebut Ada Empat Risiko Penting di Tahun Politik
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
04 June 2018 16:49

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan risiko yang akan dialami Indonesia pada tahun politik. Setidaknya, ada empat risiko yang akan dialami Indonesia pada 2019 mendatang.
Pertama, adalah preferensi konsumsi. Menurut Sri Mulyani, pada tahun depan trend preferensi konsumsi masyarakat akan lebih memilih tabungan, namun tidak akan tersalurkan kembali ke sektor riil.
"Risiko ini berasal dari tingkah laku konsumen karena lifestyle," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/5/2018).
Kedua, risiko pemilu. Sri Mulyani menilai, ada kekhawatiran pagelaran pemilihan umum di 2019 akan secara tidak langsung menahan investasi langsung. Padahal investasi, masih diandalkan untuk mendongkrak ekonomi. Ketiga, normalisasi kebijakan moneter.
"Normalisasi kebijakan moneter tidak hanya di AS dan Eropa dapat memengaruhi kinerja investasi di sektor keuangan. Kebijakan perpajakan AS yang juga berisiko terhadap aliran dana negara berkembang," katanya.
Keempat, kebijakan perdagangan yang berasal dari proteksionisme perdagangan AS. Menurut Sri Mulyani, hal ini perlu diwaspadai, terutama dampaknya terhadap kinerja ekspor domestik.
Adapun berbagai langkah untuk menghadapi risiko tersebut adala menjaga kepastian hukum, menjaga kepastian usaha dan investasi, kelanjutan reformasi struktural, menjaga inflasi, serta penguatan ekspor berbasis non komoditas.
(dru) Next Article Penampakan Barang Ilegal Rp 49 M yang Disikat Sri Mulyani Cs
Pertama, adalah preferensi konsumsi. Menurut Sri Mulyani, pada tahun depan trend preferensi konsumsi masyarakat akan lebih memilih tabungan, namun tidak akan tersalurkan kembali ke sektor riil.
"Risiko ini berasal dari tingkah laku konsumen karena lifestyle," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/5/2018).
"Normalisasi kebijakan moneter tidak hanya di AS dan Eropa dapat memengaruhi kinerja investasi di sektor keuangan. Kebijakan perpajakan AS yang juga berisiko terhadap aliran dana negara berkembang," katanya.
Keempat, kebijakan perdagangan yang berasal dari proteksionisme perdagangan AS. Menurut Sri Mulyani, hal ini perlu diwaspadai, terutama dampaknya terhadap kinerja ekspor domestik.
Adapun berbagai langkah untuk menghadapi risiko tersebut adala menjaga kepastian hukum, menjaga kepastian usaha dan investasi, kelanjutan reformasi struktural, menjaga inflasi, serta penguatan ekspor berbasis non komoditas.
(dru) Next Article Penampakan Barang Ilegal Rp 49 M yang Disikat Sri Mulyani Cs
Most Popular