Mampukah RI Lolos dari Kebijakan CPO Eropa? Ini Kata Luhut
Arys Aditya, CNBC Indonesia
21 May 2018 19:03
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bicara mengenai peluang Indonesia lolos dari rencana kebijakan Uni Eropa untuk membatasi produk turunan minyak kelapa sawit atau CPO.
Usai memberikan paparan dalam Indonesia Digital Day, Senin (21/5/2018) sore, Luhut mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan beberapa perwakilan Uni Eropa dalam konferensi di Vatikan, awal pekan lalu.
Dalam konferensi itu, dia memberikan paparan mengenai kaitan langsung antara perkebunan kelapa sawit dengan penurunan kemiskiman dan penyetaraan kesejahteraan di Indonesia.
"Jadi saya bilang, turunnya rasio gini kita ke 0,39 itu karena perkebunan kelapa sawit yang dimiliki rakyat," ungkap Luhut.
Luhut menyebut respons Uni Eropa terhadap isu yang dibawa Indonesia cukup menggembirakan. Dia mengatakan Parlemen UE kini memahami kenapa Indonesia bersikeras meminta agar kelapa sawit dan turunannya tidak dibatasi.
"Sekarang mereka tahu kalau CPO, biodiesel itu juga masalah pengentasan kemiskinan," tuturnya.
Saat ini, Luhut menyatakan Pemerintah Indonesia akan menunggu hasil dari pemungutan suara mengenai kebijakan tersebut yang rencananya digelar oleh Parlemen Eropa pada bulan depan.
"Terus terang kita memang agak lambat [melakukan negosiasi dan kampanye]. Sekarang kita ya menunggu," ujarnya.
(dru) Next Article Indonesia Optimistis Menangkan Gugatan CPO di WTO
Usai memberikan paparan dalam Indonesia Digital Day, Senin (21/5/2018) sore, Luhut mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan beberapa perwakilan Uni Eropa dalam konferensi di Vatikan, awal pekan lalu.
Dalam konferensi itu, dia memberikan paparan mengenai kaitan langsung antara perkebunan kelapa sawit dengan penurunan kemiskiman dan penyetaraan kesejahteraan di Indonesia.
Luhut menyebut respons Uni Eropa terhadap isu yang dibawa Indonesia cukup menggembirakan. Dia mengatakan Parlemen UE kini memahami kenapa Indonesia bersikeras meminta agar kelapa sawit dan turunannya tidak dibatasi.
"Sekarang mereka tahu kalau CPO, biodiesel itu juga masalah pengentasan kemiskinan," tuturnya.
Saat ini, Luhut menyatakan Pemerintah Indonesia akan menunggu hasil dari pemungutan suara mengenai kebijakan tersebut yang rencananya digelar oleh Parlemen Eropa pada bulan depan.
"Terus terang kita memang agak lambat [melakukan negosiasi dan kampanye]. Sekarang kita ya menunggu," ujarnya.
(dru) Next Article Indonesia Optimistis Menangkan Gugatan CPO di WTO
Most Popular