Moody's: Janji Kampanye Mahathir Bisa Buruk bagi Malaysia

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan pihak oposisi dalam pemilu parlemen Malaysia yang diadakan hari Rabu (9/5/2018) menandai masuknya negara tersebut ke masa yang belum pernah dialami sebelumnya. Hal ini dikarenakan Malaysia belum pernah menyaksikan peralihan kekuasaan dari Barisan Nasional sejak kemerdekaannya di tahun 1957, tulis lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Service.

"Sedikit yang diketahui mengenai kebijakan ekonomi pihak oposisi secara luas, dan janji kampanyenya memiliki sedikit detil yang memungkinkan dilakukannya penilaian menyeluruh atas dampak janji tersebut terhadap anggaran maupun makroekonomi," kata wakil presiden dan analis senior Sovereign Risk Group Moody's, Anushka Shah, dalam pernyataan resmi yang dikutip Jumat (11/5/2018).

Baca: Mahathir: Raja Malaysia Setuju Ampuni Anwar Ibrahim

"Beberapa janji kampanye, jika dilaksanakan tanpa perubahan sama sekali, akan menjadi kredit negatif bagi peringkat Malaysia," lanjutnya.

Janji tersebut termasuk rencana penghapusan pajak barang dan jasa (GST) yang bila tidak diikuti dengan langkah pemulihan akan meningkatkan ketergantungan Malaysia terhadap pendapatan terkait minyak. Dalam jangka pendek, rencana tersebut dapat mengurangi basis pendapatan pemerintah.

Selain itu, tambahnya, penerapan kembali subsidi minyak juga akan mendistorsi mekanisme harga yang ditentukan pasar. Hal ini akan berdampak pada posisi fiskal dan neraca pembayaran pemerintah Malaysia.

Baca: Mahathir Menangkan Pemilu, Bursa Malaysia Bisa Bergejolak

Mahathir Mohamad, 92 tahun, dari koalisi oposisi memenangi pemilu Malaysia hari Rabu dan menjadi perdana menteri tertua di dunia setelah resmi dilantik Kamis (10/5/2018) malam. Ia menggeser petahana Najib Razak dari koalisi Barisan Nasional yang tersandung beberapa skandal selama pemerintahannya.
(wed) Next Article Fitch: Kebijakan Ekonomi Mahathir Bisa Berpengaruh Negatif