Sri Mulyani Kritik Kinerja Humas Kementerian dan Lembaga RI
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
16 April 2018 11:41
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengritik pola komunikasi biro hubungan masyarakat (humas) dari kementerian/lembaga (K/L) pemerintah saat ini.
Menurutnya, humas seringkali tidak paham program dan kebijakan yang harus disebarluaskan ke masyarakat. Hal ini, jelasnya, mungkin saja karena humas tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan.
Dia meminta agar humas jangan sekadar membuat siaran pers dan hanya mengundang wartawan tanpa paham apa yang dilakukannya.
"Kalau di Kementerian Keuangan, humas kita ajak ikut rapim [rapat pimpinan] supaya mereka ngerti apa yang mau dikomunikasikan ke publik. Jangan cuma suruh humas membuat rilis lalu undang wartawan tanpa mereka paham apa yang dibuat," ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Senin (16/4/2018).
Dia menuturkan tim humas kementerian atau lembaga juga harus memahami audience: program saya begini, keluarkan uang segini, lalu bikin cerita.
Tim humas, lanjutnya, di zaman sekarang harus paham bagaimana menangani media sosial.
"Waktu Moody's [meningkatkan rating utang RI] saya menyampaikan lewat Facebook dan Instagram," tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani lalu mengibaratkan pola komunikasi seperti bertanding tinju non-stop tujuh hari 24 jam.
"Komunikasi itu seperti boxing full body contact 24/7. Komunikasi itu sangat cair, terus menerus dan orang bisa bereaksi [atas kebijakan kita] dari berbagai lini," tambah Menkeu.
Dia menekankan bahwa pola komunikasi setiap K/L pemerintah harus berfokus pada masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
Sri Mulyani juga meminta semua kementerian atau lembaga untuk ikut membantu Kementerian Keuangan dalam mengomunikasikan penggunaan APBN dan kebijakan ekonomi makro dan fiskal seperti penggunaan utang, kenaikan pajak, dan sebagainya.
"Kita mau semua K/L ikut membantu menjelaskan penggunaan APBN supaya masyarakat paham dan mengerti, untuk apa kita gunakan utang kita, pajak dll. Intinya, komunikasi tidak boleh fokus on us, but the people," pungkasnya.
(ray/ray) Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T
Menurutnya, humas seringkali tidak paham program dan kebijakan yang harus disebarluaskan ke masyarakat. Hal ini, jelasnya, mungkin saja karena humas tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan.
Dia meminta agar humas jangan sekadar membuat siaran pers dan hanya mengundang wartawan tanpa paham apa yang dilakukannya.
Dia menuturkan tim humas kementerian atau lembaga juga harus memahami audience: program saya begini, keluarkan uang segini, lalu bikin cerita.
Tim humas, lanjutnya, di zaman sekarang harus paham bagaimana menangani media sosial.
"Waktu Moody's [meningkatkan rating utang RI] saya menyampaikan lewat Facebook dan Instagram," tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani lalu mengibaratkan pola komunikasi seperti bertanding tinju non-stop tujuh hari 24 jam.
"Komunikasi itu seperti boxing full body contact 24/7. Komunikasi itu sangat cair, terus menerus dan orang bisa bereaksi [atas kebijakan kita] dari berbagai lini," tambah Menkeu.
Dia menekankan bahwa pola komunikasi setiap K/L pemerintah harus berfokus pada masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
Sri Mulyani juga meminta semua kementerian atau lembaga untuk ikut membantu Kementerian Keuangan dalam mengomunikasikan penggunaan APBN dan kebijakan ekonomi makro dan fiskal seperti penggunaan utang, kenaikan pajak, dan sebagainya.
"Kita mau semua K/L ikut membantu menjelaskan penggunaan APBN supaya masyarakat paham dan mengerti, untuk apa kita gunakan utang kita, pajak dll. Intinya, komunikasi tidak boleh fokus on us, but the people," pungkasnya.
(ray/ray) Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T
Most Popular