Sri Mulyani: Jelek Sekali Kelakuan Satuan Kerja di K/L
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
21 February 2018 11:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan kualitas perencanaan anggaran yang dilakukan setiap satuan kerja kementerian dan lembaga setiap berjalannya tahun anggaran.
Pasalnya selama 2017, total pengajuan revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang masuk ke bendahara negara mencapai hampir 52.400. Di sisi lain, jumlah satuan kerja yang ada di seluruh Indonesia hanya sekitar 26.000.
Hal tersebut dikemukakan Sri Mulyani dalam rapat koordinasi nasional pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga 2018, di Aula Dhanapala, kompleks Kementerian Keuangan.
“Ini artinya setiap satuan kerja melakukan revisi. Artinya, waktu Anda buat perencanaan itu yang penting saya dapat uangnya dulu nanti belakangan. How bad that habbit is,” kata Sri Mulyani, Rabu (21/2/2018).
Sri Mulyani merasa, perilaku tersebut sama sekali tidak mencerminkan profesional birokrat yang semestinya. Apalagi, gelontoran belanja pemerintah saat ini berasal dari pundi-pundi pajak yang selama ini dikumpulkan bendahara negara.
“Ini jelek sekali kelakuan. Uang kami kumpulkan dari rakyat terus, terus, dan terus menerus agar masyarakat bisa mendapatkan dampak positif,” katanya.
Adapun pagu belanja yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu ingin, setiap dana yang keluar dari kas negara bisa berdampak positif bagi perekonomian.
“Jadi bagaimana kita buat angka tersebut bisa dikelola menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik,” tegasnya.
(dru) Next Article Sri Mulyani Siapkan Cadangan Fiskal Rp 60 T Tahun Depan
Pasalnya selama 2017, total pengajuan revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang masuk ke bendahara negara mencapai hampir 52.400. Di sisi lain, jumlah satuan kerja yang ada di seluruh Indonesia hanya sekitar 26.000.
Hal tersebut dikemukakan Sri Mulyani dalam rapat koordinasi nasional pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga 2018, di Aula Dhanapala, kompleks Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani merasa, perilaku tersebut sama sekali tidak mencerminkan profesional birokrat yang semestinya. Apalagi, gelontoran belanja pemerintah saat ini berasal dari pundi-pundi pajak yang selama ini dikumpulkan bendahara negara.
“Ini jelek sekali kelakuan. Uang kami kumpulkan dari rakyat terus, terus, dan terus menerus agar masyarakat bisa mendapatkan dampak positif,” katanya.
Adapun pagu belanja yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu ingin, setiap dana yang keluar dari kas negara bisa berdampak positif bagi perekonomian.
“Jadi bagaimana kita buat angka tersebut bisa dikelola menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik,” tegasnya.
(dru) Next Article Sri Mulyani Siapkan Cadangan Fiskal Rp 60 T Tahun Depan
Most Popular