Kadin: Penugasan ke BUMN Karya Harus Setop, Terlalu Overload

Jakarta, CNBC Indonesia - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah ambil tindakan tegas terkait maraknya kasus kecelakaan kerja akibat pembangunan infrastruktur. Salah satunya, melakukan evaluasi kembali mengenai proyek-proyek yang dipegang oleh BUMN karya.

Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia, Erwin Aksa setelah kasus robohnya tiang tol Becakayu pagi tadi melalui siaran persnya, Selasa (20/2/2018).

"Kejadian ini semakin menambah panjang daftar kecelakaan konstruksi di tanah air, setelah rangkaian kejadian yang terjadi secara beruntun sejak pertengahan tahun lalu," kata Erwin.

Kadin juga menyampaikan beberapa poin penting terkait maraknya kecelakaan proyek infrastruktur. Di antaranya :

• Pihak Komite Keselamatan Konstruksi (K3) untuk sesegera mungkin melakukan audit menyeluruh  terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap proyek-proyek strategis nasional yang sedang berjalan. Apakah ada pelanggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).

• Pihak Pemerintah harus mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada BUMN Karya yang sudah terlalu sering mengalami kecelakaan-kecelakaan konstruksi. Dan jika ditemukan adakan pelanggaran, maka harus diberikan peringatan keras dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus dilakukan, agar menjadi peringatan kepada para kontraktor lain agar tidak boleh lalai sama sekali terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

• Seperti diketahui bersama, bahwa proyek-proyek infrastruktur saat ini didominasi oleh kontraktor-kontraktor BUMN Karya, jumlah proyek sangat banyak dan nilai besar sekali, tapi kemampuan mereka juga pasti ada batasnya. Sehingga menyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian mereka di dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak. Belum lagi mereka diberi tenggat waktu yang sangat ketat, hal ini juga bisa menjadi penyebab semakin beruntutnya kejadian kecelakaan-kecelakaan konstruksi. Untuk itu, Kadin meminta pemerintah untuk menghentikan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat.  

"Kita tentu sangat ingin pemerintah dapat meyelesaikan program-program pembangunan infrastruktur di tanah air, karena kita juga sadar bahwa infrastruktur kita masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Tapi tentunya hal ini tidak boleh menjadikan kita lalai terhadap keselamatan konstruksi kita," tambah penjelasan Erwin.

Pemerintah, sambung Erwin harus melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan. Termasuk, beri kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan proyek tersebut.

"Sehingga teman-teman BUMN Karya tidak overload," tutup Erwin.

Baca: Proyek MRT dan LRT Layang Juga Dihentikan Sementara

(dru) Next Article Rosan Sebut Ide Bangun Infrastruktur Tanpa Utang Sudah Lawas