Batu Bara Dihantam Isu Harga dan Kapal Nasional

Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
06 February 2018 14:19
Bisnis batu bara kini menghadapi tantangan baru, yakni isu harga khusus bagi PLN dan kewajiban penggunaan kapal berbendera Indonesia.
Foto: ist
Jakarta, CNBC Indonesia – Industri batu bara nasional dihantam dua isu yang menguji pertumbuhan bisnis. Isu ini datang ketika pelaku usaha baru saja menikmati kenaikan harga batu bara sejak pertengahan 2017, setelah mengalami harga yang rendah selama 3 tahun.

Isu pertama adalah soal rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama sama dengan PLN yang ingin mendapat harga khusus batu bara yang dialokasikan untuk dalam negeri (DMO).

Artinya, harga batu bara DMO ini tidak lagi mengikuti harga pasar yang kini merangkak ke US$ 95 hingga US$ 100 per ton.

"Soal ini kami masih diskusi dengan ESDM dan PLN agar dicari jalan keluarnya dan mempertimbangkan dampaknya ke industri batu bara," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia, dalam acara temu wartawan, Selasa (06/02/2018).

Permintaan pemerintah tersebut, kata Hendra, juga akan berdampak pada pendapatan negara karena konsumsi batu bara PLN termasuk tinggi. Dari alokasi DMO batu bara 2018 sebanyak 114 juta ton, hampir 80% nya untuk menyalakan pembangkit PLN. Apabila ini berlaku, maka dikhawatirkan akan mengganggu nilai kontrak batu bara di pasar global.

Isu kedua adalah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 yang mewajibkan penggunaan kapal berbendara Merah Putih dan asuransi nasional untuk aktivitas pengangkutan batu bara.

APBI menilai kebijakan ini tidak bisa serta merta diterapkan karena keterbatasan kapasitas dan teknis.

Hendra mengungkap dari total pengangkutan ekspor 480 juta ton, baru sebanyak 40 juta ton yang bisa diangkut dengan kapal lokal. Jika ingin ditambah, maka perlu waktu untuk membuat kapal dan perangkat lainnya.

Contohnya untuk membuat Vessel, yang paling efisien adalah di Korea Selatan, itupun perlu waktu hingga 3 tahun.

"Bisa dibayangkan untuk angkut ratusan juta ton lainnya berarti perlu waktu lebih lama, oleh sebab itu kami minta pemerintah untuk mengkaji hal ini."

APBI juga mengaku tidak begitu dilibatkan dalam perumusan kebijakan penggunaan kapal nasional, sementara dampak di dunia bisnis mulai terasa karena pengusaha mulai dipanggil oleh para duta besar negara lain soal kepastian kontrak dan harga batu bara mereka ke depan.

"Batu bara ini baru mulai naik harga, kami sedang siapkan belanja modal lumayan tinggi untuk kembangkan bisnis, sekarang diuji bisnisnya."

(ray/ray) Next Article FOTO: Melihat Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Cilincing

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular