Jokowi Lagi-lagi Marah ke Menterinya, Kali Ini Soal Lartas
Arys Aditya, CNBC Indonesia
31 January 2018 13:40
Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyesalkan rumitnya mata rantai perdagangan dalam negeri. Untuk itu, Kepala Negara meminta agar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menertibkan dokumen barang larangan dan atau pembatasan (lartas).
Dalam pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018, Rabu (31/1/2018), Presiden menyoal kinerja Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag yang tidak detil dan update mengenai titik-titik distribusi bahan pangan pokok seperti beras.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution agar dokumen lartas dihilangkan atau dikurangi. “Ketemu berapa yang dipotong? 5.000 jadi 2.200. Itu kebanyakan. Itu apa sih? Dipikir Saya enggak tahu itu buat apa? Permainannya apa?” tuturnya di Istana Negara.
Di hadapan peserta raker, nada Jokowi tetap meninggi ketika melanjutkan pembahasan tentang lartas. Dia mengaku masih berdiam diri apabila persoalan ini tidak sampai pada level keterlaluan.
“Jangan buat regulasi yang justru membuat industri teriak karena pasokan terhambat. Jangan sampai ada yang tidak detil, tidak ada data. Perangkat Kemendag gede sekali. Kalau ada yang data yang tidak ada, itu kebangetan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, Kemendag harus memahami benar data pasokan pangan setiap daerah sehingga stok di masing-masing daerah dapat terpantau. Apabila stok di suatu daerah menipis, lanjutnya, Pemerintah bisa bergerak dengan cepat.
“Jangan satu stok banyak didiemin yang satu kurang stok sehingga inflasi naik. Ingat bahwa negara kita besar kalau arus barang nggak diatur menit per jam, stabilisasi harga nggak bisa. Enak spekulan kalau kita seperti itu. Kenapa spekulan ada? Karena kita nggak bisa atur management itu.”
Usai teguran tersebut, menteri-menteri Kabinet Kerja bereaksi. Pada sore ini, sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait bakal menggelar konferensi pers terkait Penyederhanaan Tata Niaga Lartas Impor di Istana Negara.
(dru) Next Article Ancaman Jokowi Tutup Pusat Promosi Perdagangan ITPC
Dalam pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018, Rabu (31/1/2018), Presiden menyoal kinerja Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag yang tidak detil dan update mengenai titik-titik distribusi bahan pangan pokok seperti beras.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution agar dokumen lartas dihilangkan atau dikurangi. “Ketemu berapa yang dipotong? 5.000 jadi 2.200. Itu kebanyakan. Itu apa sih? Dipikir Saya enggak tahu itu buat apa? Permainannya apa?” tuturnya di Istana Negara.
Jangan buat regulasi yang justru membuat industri teriak karena pasokan terhambatPresiden Jokowi |
“Jangan buat regulasi yang justru membuat industri teriak karena pasokan terhambat. Jangan sampai ada yang tidak detil, tidak ada data. Perangkat Kemendag gede sekali. Kalau ada yang data yang tidak ada, itu kebangetan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, Kemendag harus memahami benar data pasokan pangan setiap daerah sehingga stok di masing-masing daerah dapat terpantau. Apabila stok di suatu daerah menipis, lanjutnya, Pemerintah bisa bergerak dengan cepat.
“Jangan satu stok banyak didiemin yang satu kurang stok sehingga inflasi naik. Ingat bahwa negara kita besar kalau arus barang nggak diatur menit per jam, stabilisasi harga nggak bisa. Enak spekulan kalau kita seperti itu. Kenapa spekulan ada? Karena kita nggak bisa atur management itu.”
Usai teguran tersebut, menteri-menteri Kabinet Kerja bereaksi. Pada sore ini, sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait bakal menggelar konferensi pers terkait Penyederhanaan Tata Niaga Lartas Impor di Istana Negara.
(dru) Next Article Ancaman Jokowi Tutup Pusat Promosi Perdagangan ITPC
Most Popular