Di Davos, Luhut Cerita Infrastruktur Daerah Terpencil
Arys Aditya, CNBC Indonesia
25 January 2018 11:02
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan Pemerintah Indonesia fokus pada pembangunan infrastuktur di daerah terpencil.
Berbicara dalam "From Pipedream to Pipeline” yang menjadi salah satu acara kegiatan World Economic Forum di Davos, Swiss pada Rabu (24/1) waktu setempat, Luhut mengungkapkan persoalan utama pembangunan infrastruktur adalah kas negara yang terbatas.
“Dana untuk pembangunan infrastruktur kami saat ini terbatas, hanya 30% dari APBN kami, karena itulah pembangunan di kota-kota besar kami usahakan tidak menggunakan dana APBN,” kata Luhut melalui siaran pers.
Dalam diskusi yang diikuti oleh beberapa pemimpin negara, tokoh dan aktivis lingkungan hidup ini pada intinya membahas bagaimana caranya agar proyek-proyek yang secara komersil tidak menarik, bisa mendapat pembiayaan dan berkelanjutan (memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang).
“Karena itu kita harus mencari cara bagaimana agar proyek-proyek itu bisa menarik bagi investor. Blended finance bisa menjadi salah satu jalan keluarnya,” ujar Menko Luhut di hadapan para peserta.
Dalam workshop ini Menko Luhut mendapat tempat satu meja dengan PM Papua New Guinea Peter O’Neill, aktivis lingkungan hidup yang juga mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, Michelle Rempel anggota parliamen Kanada, Thani Al Zeyoudi Menteri Lingkungan Hidup UAE dan beberapa tokoh lain.
“Infrastruktur adalah penting untuk rakyat Indonesia dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan dan juga masyarakat Indonesia yang beragam dan wilayahnya sangat luas,” kata PM Peter O’Neill menanggapi apa yang dikatakan Menko Luhut.
Menko Luhut menegaskan sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan.
“Kami juga memperlakukan rakyat dengan fair misalnya pada pembebasan lahan, kami menggunakan jasa independent appraisal untuk menghitung harga ganti rugi yang pantas,” jelasnya.

(gus/gus) Next Article Siapa Saja yang Ikut 'Pelesir Produktif' di Davos?
Berbicara dalam "From Pipedream to Pipeline” yang menjadi salah satu acara kegiatan World Economic Forum di Davos, Swiss pada Rabu (24/1) waktu setempat, Luhut mengungkapkan persoalan utama pembangunan infrastruktur adalah kas negara yang terbatas.
Dalam diskusi yang diikuti oleh beberapa pemimpin negara, tokoh dan aktivis lingkungan hidup ini pada intinya membahas bagaimana caranya agar proyek-proyek yang secara komersil tidak menarik, bisa mendapat pembiayaan dan berkelanjutan (memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang).
“Karena itu kita harus mencari cara bagaimana agar proyek-proyek itu bisa menarik bagi investor. Blended finance bisa menjadi salah satu jalan keluarnya,” ujar Menko Luhut di hadapan para peserta.
Dalam workshop ini Menko Luhut mendapat tempat satu meja dengan PM Papua New Guinea Peter O’Neill, aktivis lingkungan hidup yang juga mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, Michelle Rempel anggota parliamen Kanada, Thani Al Zeyoudi Menteri Lingkungan Hidup UAE dan beberapa tokoh lain.
“Infrastruktur adalah penting untuk rakyat Indonesia dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan dan juga masyarakat Indonesia yang beragam dan wilayahnya sangat luas,” kata PM Peter O’Neill menanggapi apa yang dikatakan Menko Luhut.
Menko Luhut menegaskan sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan.
“Kami juga memperlakukan rakyat dengan fair misalnya pada pembebasan lahan, kami menggunakan jasa independent appraisal untuk menghitung harga ganti rugi yang pantas,” jelasnya.

(gus/gus) Next Article Siapa Saja yang Ikut 'Pelesir Produktif' di Davos?
Most Popular