ESDM: Papua dan Mimika Dapat 10% Partisipasi Saham Freeport
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
12 January 2018 13:29
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah pusat akan melakukan penandatangan perjanjian pengalihan saham PT Freeport Indonesia untuk diberikan kepada pemerintah daerah. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah terkait penyerahan hak partisipasi (participating interest/PI) sebesar 10% kepada pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.
Hal tersebut dipastikan pula oleh Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi Djuraid. "Kementerian ESDM juga diundang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agendanya itu penyerahan 10% PI kepada pemerintah daerah," kata Hadi kepada CNBC Indonesia, Jumat (12/11/2018).
Berdasarkan agenda, penandatanganan tersebut akan dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Maritim, Menteri Keuangan, BUMN, ESDM, Gubernur Provinsi Papua, Bupati Mimika, dan Dirut PT Inalum (Persero). Namun, PT Freeport Indonesia justru mengaku tidak mendapat informasi resmi dari pemerintah terkait kegiatan penandatanganan tersebut. "Tidak ada informasi ke saya dan saya pun tidak tahu langsung dari pemerintah," kata Riza kepada CNBC Indonesia, Jumat (12/1). Riza pun menyampaikan belum bisa memberi tanggapan atas kegiatan tersebut.
(gus/gus) Next Article Hak Partisipasi Rio Tinto Bikin Rumit Divestasi Freeport
Hal tersebut dipastikan pula oleh Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi Djuraid. "Kementerian ESDM juga diundang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agendanya itu penyerahan 10% PI kepada pemerintah daerah," kata Hadi kepada CNBC Indonesia, Jumat (12/11/2018).
Berdasarkan agenda, penandatanganan tersebut akan dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Maritim, Menteri Keuangan, BUMN, ESDM, Gubernur Provinsi Papua, Bupati Mimika, dan Dirut PT Inalum (Persero). Namun, PT Freeport Indonesia justru mengaku tidak mendapat informasi resmi dari pemerintah terkait kegiatan penandatanganan tersebut. "Tidak ada informasi ke saya dan saya pun tidak tahu langsung dari pemerintah," kata Riza kepada CNBC Indonesia, Jumat (12/1). Riza pun menyampaikan belum bisa memberi tanggapan atas kegiatan tersebut.
(gus/gus) Next Article Hak Partisipasi Rio Tinto Bikin Rumit Divestasi Freeport
Most Popular