DJP Keluarkan Aturan Teknis Pertukaran Informasi Pajak

News - Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
11 January 2018 15:12
DJP Keluarkan Aturan Teknis Pertukaran Informasi Pajak
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan aturan teknis yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) mengenai tata cara pertukaran informasi pajak dengan negara luar.

Aturan tersebut merupakan pertukaran informasi yang masuk bagian dari Automated Exchange of Information (AEoI) untuk mencegah pengindaran pajak.

"Pertukaran informasi adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional atau Exchange of Information (EOI) sebagai pelaksanaan Perjanjian Internasional," demikian bunyi salah satu pasar Perdirjen nomor PER-28/PJ/2017 yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan akhir Desember kemarin.


Dalam aturan tersebut, Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan pertukaran informasi berdasarkan permintaan secara resiprokal dengan pejabat yang berwenang di negara mitra.

Namun hal tersebut dilakukan setelah DJP menggali informasi lebih dahulu mengenai waijb pajak yang akan ditelusuri datanya.

Penelusuran data wajib pajak dilakukan secara internal, eksternal hingga melakukan wawancara langsung dengan wajib pajak.

Ketika sudah ditelusuri dan DJP melihat dasar ada kecurigaan maka pertukaran informasi bisa dilakukan. Namun pertukaran data harus bersifat mutlak dan DJP tidak boleh spekulatif.

"Tidak spekulatif, dalam arti informasi yang diminta memang diperlukan dalam rangka membuktikan kecurigaan dan memiliki hubungan yang jelas dengan dasar permintaan informasi," demikian bunyi Perdirjen tersebut.

Lebih lengkap aturan tersebut bisa langsung menuju link berikut. Perdirjen Pertukaran Informasi.


(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading