Belajar dari Ayah Nagita, Jangan Tunda Urus Harta Gono-Gini

Jakarta, CNBC Indonesia - Persoalan harta gono-gini orangtua Nagita Slavina tampaknya bakal memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Rieta Amilia dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat kembali tak menghadiri sidang, Gideon Tengker akan membawa perkara ini ke ranah pidana.

"Pasti, tadi temen-temen sudah dengar langsung dari Om Gideon Tengker, Jumat siang jam 12 (membuat laporan polisi)," kata Erles Rareral selaku kuasa hukum Gideon Tengker saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023) seperti dikutip detik.

Pada awalnya, tim kuasa hukum Gideon sudah berniat membuat laporan polisi ini sejak awal mula kasus ini mencuat, namun Gideon menolaknya.

Kabarnya, nilai harta gono-gini Gideon dan Rieta sendiri mencapai Rp 300 miliar. Harta itu mencangkup empat rumah di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, Rumah Produksi Frame Ritz, hingga Restoran Rietz Kitchen.

Selain itu, juga ada Penginapan Resort Wyndham, Tamansari Jivva di Bali, Rumah Luwih Beach Resort di Bali dan 3 Unit Apartemen di The Capital Residence, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, ketiadaan perjanjian pranikah tentu akan menjadikan seluruh harta yang diperoleh usai pernikahan berlangsung menjadi harta bersama.

Sejatinya, tidak ada batasan waktu untuk mengurus harta tersebut. Namun alangkah lebih tepatnya untuk menyelesaikan perkara ini secepat mungkin demi menghindari masalah yang muncul di kemudian hari.

Lantas apa saja konsekuensi dari menunda pembagian harta gono-gini yang harus Anda ketahui? Berikut ulasannya.

Pembuktian harta gono-gini akan semakin sulit

Seiring dengan berjalannya waktu, proses identifikasi harta yang menjadi harta bersama mantan pasutri akan semakin sulit, terutama jika pasutri tersebut tidak memiliki catatan akan aset.

Hal ini juga bisa jadi mempersulit upaya pembuktian harta gono gini di masa yang akan datang terutama dari harta yang bersifat aset lancar.

Biaya pengurusan hukum yang mahal

Biaya-biaya yang menyangkut hukum seperti jasa pengacara, pengadilan, dan lain sebagainya tentu tidaklah sedikit. Adanya masalah ini hanya akan menambah beban pengeluaran orang yang bersangkutan.

Selain masalah biaya, waktu pun akan tersita untuk mengurus masalah yang satu ini. Padahal, waktu yang tersita bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif.