MARKET DATA

DKI Jakarta Tunggu Rp3 Triliun Kurang Bayar DBH dari Menkeu

Zefanya Aprilia,  CNBC Indonesia
20 November 2026 11:15
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo saat berdiskusi dengan CNBC Indonesia di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/11/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo saat berdiskusi dengan CNBC Indonesia di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/11/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Dana yang direncanakan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah tersebut diperkirakan mencapai Rp3 triliun.

Juru Bicara Gubernur DKI Jakarta, Prastowo Yustinus, mengatakan secara prinsip penyaluran kurang bayar DBH telah disepakati dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan. Presiden juga telah memberikan arahan agar kekurangan penyaluran DBH tersebut dibayarkan.

"Secara prinsip kan waktu pembicaraan dengan Menteri Keuangan juga sudah disepakati dan Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan nanti penyaluran kurang bayar DBH akan dilakukan," ujar Prastowo saat memberikan penjelasan kepada awak media.

Meski demikian, Pemprov DKI masih menunggu aturan teknis yang akan menjadi dasar penyaluran dana tersebut. Kepastian mengenai mekanisme dan jumlah pembayaran akan mengacu pada PMK yang diterbitkan pemerintah pusat.

"Maka nanti mengenai mekanisme dan jumlahnya yang pasti kita tunggu Permen-nya terbit. Mudah-mudahan akhir November ini terbit," katanya.

Di luar penantian pencairan kurang bayar DBH, Pemprov DKI juga menyiapkan alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, yakni penerbitan obligasi daerah atau municipal bond.

Prastowo menjelaskan, Pemprov DKI telah menyepakati perubahan skema pembiayaan dari rencana penerbitan obligasi menjadi pinjaman. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi pasar obligasi yang sedang tertekan sehingga tingkat bunganya relatif tinggi.

Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan menjajaki pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif. Pembiayaan tersebut akan difokuskan untuk proyek-proyek infrastruktur.

"Kami juga teknis secara saat ini berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk proyek-proyek yang mau dibiayai. Di-ases oleh Bappenas juga," jelas Prastowo.

Pemprov DKI juga berharap dapat memperoleh tenor pinjaman yang lebih panjang. Dengan demikian, beban pembayaran pinjaman melalui APBD dapat lebih terkendali.

Menurut Prastowo, dukungan terhadap skema tersebut kembali ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri dalam pembicaraan beberapa hari lalu.

Pemprov DKI kini masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan menunggu proses penilaian proyek oleh Bappenas sebelum skema pembiayaan infrastruktur tersebut direalisasikan.

"Kami juga teknis secara saat ini berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk proyek-proyek yang mau dibiayai. Di-assess oleh Bappenas juga, dan minggu lalu ya, beberapa hari lalu Pak Mendagri juga sudah menegaskan lagi dukungan, termasuk untuk kemungkinan nanti bisa mendapatkan tenor yang lebih panjang sehingga beban di APBD-nya tidak terlalu berat," papar Prastowo.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR Buka Suara Soal Kekhawatiran Gagal Bayar Obligasi Daerah


Most Popular
Features