DPR Buka Suara Soal Kekhawatiran Gagal Bayar Obligasi Daerah
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sari Yuliati mengatakan terdapat sejumlah kekhawatiran mengenai penerbitan obligasi daerah. Misalnya, permasalahan ketika kepala daerah berganti; daerah gagal bayar (default); atau penanggung beban utang apakah melibatkan pemerintah pusat.
Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Sari berpendapat harus ada kepastian regulasi lintas periode (continuity of commitment). Menurutnya, penerbitan surat berharga daerah harus didukung dengan konsensus politik lokal antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Pergantian kepemimpinan politik daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak boleh mengorbankan kewajiban utang yang telah disetujui bersama dan dialokasikan dalam pos cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ujar Sari dalam Sarasehan Nasional, Rabu (18/11/2026).
Yang kedua, harmonisasi regulasi pusat dan standarisasi regulator. Dia mengatakan perlu ada percepatan prosedur persetujuan agar tidak berbelit-belit. Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki disiplin menjaga rasio batas utang yang aman. Ketiga, penguatan ekosistem sukuk daerah dan pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing).
"Dunia hari ini mengarahkan ratusan triliun modal global pada instrumen keberlanjutan. Sukuk hijau daerah dapat menjadi daya tarik bagi investor institusi internasional maupun domestik. Misalnya untuk mendanai transformasi, transportasi ramah lingkungan dan sanitasi bersih di daerah," ujarnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng mengatakan kasus gagal bayar dari penerbitan obligasi daerah di berbagai negara lain sangat rendah. Dari 18 negara yang sudah menerbitkan obligasi daerah, yang mengalami gagal bayar hanya 0,1%.
Menurutnya, kecilnya peluang gagal bayar ini terjadi karena penerbitan obligasi daerah akan berbasis pada proyek yang dibangun di daerah. Dalam hal ini, proyek-proyek tersebut harus menghasilkan keuntungan sehingga pemerintah daerah bisa membayar obligasi yang diterbitkan. Adapun, proyek-proyek yang dimaksud bisa berupa rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air (water management), hingga pengelolaan sampah (waste management).
Mekeng menekankan obligasi daerah berbeda dengan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang langsung memotong Dana Alokasi Umum (DAU). Sebab, penerbitan obligasi daerah ini basisnya adalah proyek yang akan dibangun oleh daerah.
Proyek tersebut juga harus bisa menghasilkan keuntungan untuk membayar obligasi tersebut. Sehingga, penerbitan obligasi daerah ini dinilai tidak akan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalau sebuah proyek, ini ada pihak ketiga. Jadi dalam menerbitkan obligasi, itu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan. Baru setelah itu masuk ke proses pasar modalnya," ujar Mekeng.
"Nah, di proses pasar modal itu lebih banyak ke teknisnya. Teknisnya dia melihat proyek ini layak atau tidak. Dan orang-orang ini orang-orang profesional dan independen, tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Jadi cara untuk agar proyek itu tidak mangkrak, ya harus melalui proses ini," tambahnya.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi menyerahkan naskah akademik tentang obligasi daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat. Harapannya, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Obligasi Daerah pada 2027.
Mekeng mengatakan obligasi daerah dengan outstanding sebesar Rp1.000 triliun bisa membantu proses percepatan pembangunan di daerah. Mekeng mengatakan daerah tidak mungkin bisa dibangun hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sebab, ruang fiskal APBN dianggap sudah tidak terlalu besar lagi. Sementara, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan perekonomian makin besar. Sehingga, Fraksi Golkar MPR menilai harus ada sumber-sumber pembiayaan lainnya. Dia berharap landasan hukum obligasi daerah bisa segera disusun untuk menarik minat investor.
"Seperti yang kita lihat surat utang negara, sebelum tahun 2002 itu tidak laku. Namun setelah Undang-Undang Surat Utang Negara kita sahkan pada 2002, outstanding surat utang negara kita sekarang kurang lebih bisa mencapai Rp10.000 triliun," ujarnya.