MARKET DATA

Perusahaan Kena Sanksi Denda Pasar Modal, OJK: Bisa Lakukan Sanggahan

Mentari Puspadini,  CNBC Indonesia
19 November 2026 13:26
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi memberi keterangan pers dalam acara 29th ASEAN Insurance Regulator Meeting di The Westin, Bali, Rabu, (18/11/2026). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi memberi keterangan pers dalam acara 29th ASEAN Insurance Regulator Meeting di The Westin, Bali, Rabu, (18/11/2026). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang dikenakan sanksi denda atas pelanggaran ketentuan di pasar modal untuk mengajukan sanggahan. Sebelumnya, OJK menjatuhkan sejumlah sanksi tersebut dalam berbagai kasus, mulai dari dugaan manipulasi perdagangan saham hingga pelanggaran aturan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kesempatan mengajukan sanggahan merupakan bagian dari prosedur penegakan aturan yang harus dijalankan oleh regulator. Bahkan, dalam proses tersebut terdapat ruang bagi pihak yang dikenakan sanksi untuk menyampaikan keberatan atas besaran denda yang diberikan.

Dia menjelaskan, OJK tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi tanpa melalui tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai regulator, OJK juga harus memastikan seluruh proses pengawasan dan pemberian sanksi berjalan sesuai dengan regulasi.

Menurutnya, sebelum sanksi dijatuhkan, OJK terlebih dahulu melakukan sejumlah tahapan, termasuk pemanggilan terhadap pihak terkait untuk mendengarkan penjelasan dan melakukan klarifikasi. Setelah itu, terdapat proses internal yang juga harus dilalui sebelum regulator menetapkan sanksi.

"Jadi memang itu dimungkinkan kalau misalnya, kalau kita kasih denda, sanksi, itu kan nggak cuma tiba-tiba, ya. Pasti kita panggil, ada proses pemanggilan, mendengarkan, kemudian klarifikasi dan lain-lain," kata Friderica yang kerap disapa Kiki tersebut kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (19/11/2026).


Friderica menambahkan, pihak yang dikenakan sanksi juga diberikan waktu beberapa hari untuk mengajukan sanggahan. Kesempatan tersebut berlaku di seluruh sektor yang berada di bawah pengawasan OJK, bukan hanya pasar modal.

"Dan itu dimungkinkan untuk mereka melakukan sanggahan dalam beberapa hari. Itu semua sektor, semua seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, OJK telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan dan individu dalam berbagai kasus pelanggaran di pasar modal sepanjang 2026. Berdasarkan rekapitulasi 10 dokumen yang dipublikasikan hingga 31 Oktober 2026, total denda yang dijatuhkan mencapai Rp2.144.600.000.000 atau sekitar Rp2,14 triliun.

Sebanyak 38 pihak tercantum sebagai penerima sanksi, yang terdiri atas 11 perusahaan sekuritas, empat badan usaha lainnya, dan 23 orang. Jenis sanksi yang diberikan mencakup denda, peringatan tertulis, hingga pembekuan izin Wakil Penjamin Emisi Efek.

Denda terbesar dijatuhkan kepada PT Sinar Mas Tunggal sebesar Rp1,5 triliun dalam kasus perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Selanjutnya, Anbo Holdings Ltd dikenakan denda Rp500 miliar terkait penawaran umum saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN).

Sementara itu, Tigonis Capital Pte Ltd dikenakan denda Rp100 miliar dalam kasus penawaran umum saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Ketiga kasus tersebut menjadi bagian dari rangkaian penindakan OJK terhadap pelanggaran di pasar modal.

Terbaru, OJK juga menetapkan sanksi administratif kepada tujuh perusahaan tercatat dan sejumlah pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal. Sanksi tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-4/PM.2/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.

Tujuh emiten yang dikenakan sanksi tersebut yakni PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), dan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU). Selain itu, terdapat PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), serta PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS).

(rob/rob) [Gambas:Video CNBC]
Next Article OJK Bongkar Manipulasi Saham PANR Sampai Untung Rp 5 M, Ini Modusnya


Most Popular
Features