BI Rate Naik Jadi 6%, Bankir Ungkap 3 Risiko Ini Menghantui Perbankan
Jakarta, CNBC Indonesia - Bankir-bankir mengungkapkan sejumlah tantangan dari kenaikan BI Rate menjadi 6%. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) telah memutuskan mengerek suku bunga acuan menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Rabu (18/11/2026).
Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), Lani Darmawan menyebut kenaikan BI Rate akan menimbulkan tekanan terhadap biaya pendanaan atau cost of fund (cof) yang kemudian mendorong persaingan perebutan dana masyarakat.
"Dengab kenaikan BI rate ke 6%, maka dipastikan cof tetap akan tinggi serta perebutan likuiditas tetap tinggi," ujar Lani yang juga merupakan Wakil Ketua Umum PERBANAS itu saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (18/11/2026).
Meski demikian, ia mengungkapkan saat ini likuiditas CIMB Niaga sehat, tercermin dari rasio perbandingan pinjaman dengan simpanan (LDR) di kisaran 88%-89%.
Senada, Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis PT Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra mengakui kondisi likuiditas bank itu masih relatif aman. Namun, ia menyinggung adanya potensi tekanan terhadap profitabilitas yang tercermin dari rasio net interest margin (NIM).
"Dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia, Bank akan mereview suku bunga kredit kepada nasabah dimana akan impact kepada NIM bank juga," kata Henky kepada CNBC Indonesia, Rabu (18/11/2026).
Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK), Koko Tjatur Rachmadi juga menyoroti tantangan pada profitabilitas. Menurutnya, profitabilitas bank syariah digital yang tercermin pada net imbalan (NI), akan menurun dibandingkan tahun lalu. Sebab, ia mengatakan transmisi kenaikan suku bunga acuan terhadap pricing dana pihak ketiga (DPK) lebih cepat dibandingkan suku bunga pinjaman.
"Net imbalan tentunya akan semakin tertekan. Karena kalau pricing, dana pihak ketiga itu kan langsung ke-impact ya, cepat ya. Sementara kalau dari pembiayaan atau dari loannya kan perlu prosesi waktu gitu loh. Jadi ada delay sementara ini udah akhir, akhir tahun. Jadi kayaknya, net imbalan akan jadi, jadi PR lah. Dalam artian tidak akan sebagus tahun lalu gitu loh. Tidak akan seindah, sehijau tahun lalu," ujar Koko saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, ia menyatakan Bank Aladin masih optimis lantaran masih mampu mengelola likuiditas dengan baik. Koko memaparkan rasio pembiayaan terhadap simpanan atau finance to deposit ratio (FDR) Aladin Bank mencapai sekitar 50%-55%, tergolong longgar.
Kendati demikian, Koko juga menyinggung isu likuiditas dari dampak kenaikan BI Rate. Ia menyebut di akhir tahun, kondisi likuiditas cenderung ketat.
"Nah, sekarang kan pricing yang naik tentunya juga akan semakin ketat kan," tuturnya.
Maka dari itu, tantangan yang dihadapi industri perbankan semakin berat. Koko juga menyebut adanya pelemahan nilai tukar rupiah serta ketidakpastian dari keputusan lembaga pemeringkat ke depannya.
"Jadi, sebenarnya kita di industri sih masih tetap optimis gitu loh. Cuman kan tekanannya harus makin besar gitu ya. Jadi, tetap harus waspada. Tapi kita yakin, most likely kita bisa melewati tahun ini dengan baik lah," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Aviliani menilai kenaikan suku bunga acuan itu menjadi langkah kebijakan moneter yang terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan eksternal di tengah dinamika pasar keuangan global.
Dari sisi kinerja, industri perbankan Indonesia masih menunjukkan fundamental yang relatif kuat. Pada September 2026, kredit perbankan tumbuh 13,26% secara tahunan menjadi Rp9.245 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,22% menjadi Rp10.492 triliun.
Dari aspek likuiditas, perbankan masih memiliki ruang penyangga yang memadai. Hal ini tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) sebesar 105,7% dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 24,1%, yang berada di atas ambang batas masing-masing sebesar 50% dan 10%.
Meski demikian, Aviliani menyoroti pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan DPK perlu diantisipasi melalui pengelolaan likuiditas dan pendanaan yang prudent, agar fungsi ntermediasi perbankan tetap berjalan optimal.
"Kenaikan BI-Rate berpotensi memengaruhi biaya dana (cost of fund) dan mendorong penyesuaian suku bunga simpanan maupun kredit," kata Aviliani dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Namun, ia menyebut transmisi kebijakan tersebut tidak berlangsung secara langsung dan seragam karena setiap bank memiliki struktur pendanaan, kondisi likuiditas, dan profil risiko yang berbeda.
"PERBANAS optimistis bahwa dengan fundamental permodalan yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta koordinasi yang baik antara BI, OJK, pemerintah, dan industri perbankan, sektor perbankan nasional tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat. Stabilitas sistem keuangan perlu terus dijaga beriringan dengan dukungan terhadap aktivitas dunia usaha dan daya beli masyarakat, sehingga perbankan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Aviliani.
(rob/rob)