BI Rate 6%, Bagaimana Nasib Bunga Cicilan Bank?
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku industri perbankan Tanah Air mewaspadai sejumlah risiko usai Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan ke level 6%.
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2026, BI memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps dari 5,75% menjadi 6%.
Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), Lani Darmawan menyebut kenaikan BI Rate akan menimbulkan tekanan terhadap biaya pendanaan atau cost of fund (cof) yang kemudian mendorong persaingan perebutan dana masyarakat.
"Dengan kenaikan BI rate ke 6%, maka dipastikan cof [cost of fund] tetap akan tinggi serta perebutan likuiditas tetap tinggi," ujar Lani saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (18/11/2026).
Meski demikian, ia mengungkapkan saat ini likuiditas CIMB Niaga sehat, tercermin dari rasio perbandingan pinjaman dengan simpanan (LDR) di kisaran 88%-89%.
Senada, Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis PT Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra mengakui kondisi likuiditas bank itu masih relatif aman. Namun, ia menyinggung adanya potensi tekanan terhadap profitabilitas yang tercermin dari rasio net interest margin (NIM).
"Dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia, Bank akan me-review suku bunga kredit kepada nasabah di mana akan impact kepada NIM bank juga," kata Henky kepada CNBC Indonesia.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani menilai kenaikan suku bunga acuan itu menjadi langkah kebijakan moneter yang terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan eksternal di tengah dinamika pasar keuangan global.
"Stabilitas makroekonomi merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan industri perbankan nasional," kata Aviliani dalam keterangannya.
Dari sisi kinerja, industri perbankan Indonesia masih menunjukkan fundamental yang relatif kuat. Pada September 2026, kredit perbankan tumbuh 13,26% secara tahunan menjadi Rp9.245 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,22% menjadi Rp10.492 triliun.
Kualitas kredit juga terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,07% dan NPL net sebesar 0,82%.
Sementara itu, permodalan perbankan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 24,30%. Dari aspek likuiditas, perbankan masih memiliki ruang penyangga yang memadai.
Hal ini tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) sebesar 105,7% dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 24,1%, yang berada di atas ambang batas masing-masing sebesar 50% dan 10%.
Meski demikian, Aviliani menyoroti pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan DPK perlu diantisipasi melalui pengelolaan likuiditas dan pendanaan yang prudent, agar fungsi ntermediasi perbankan tetap berjalan optimal.
"Kenaikan BI-Rate berpotensi memengaruhi biaya dana (cost of fund) dan mendorong penyesuaian suku bunga simpanan maupun kredit," papar Aviliani.
Namun, ia menyebut transmisi kebijakan tersebut tidak berlangsung secara langsung dan seragam karena setiap bank memiliki struktur pendanaan, kondisi likuiditas, dan profil risiko yang berbeda.
Perbanas, lanjutnya, optimistis bahwa dengan fundamental permodalan yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta koordinasi yang baik antara BI, OJK, pemerintah, dan industri perbankan, sektor perbankan nasional tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat.
"Stabilitas sistem keuangan perlu terus dijaga beriringan dengan dukungan terhadap aktivitas dunia usaha dan daya beli masyarakat, sehingga perbankan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Aviliani.
(asr/asr) [Gambas:Video CNBC]