Insentif Pajak Danantara Bukan Cek Kosong, Ini 7 Pagar Pengamannya

Dovana Hasiana, CNBC Indonesia
Kamis, 19/11/2026 09:20 WIB
Foto: Danantara Indonesia. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberikan sejumlah fasilitas perpajakan untuk mendukung restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melibatkan Danantara. Fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026.

Aturan ini membebaskan kewajiban pajak secara penuh untuk beberapa aksi korporasi. Salah satunya adalah pengenaan pajak penghasilan (PPh) final 0% atas penghasilan dari pengalihan saham berupa hibah, yang diterima atau diperoleh badan, holding investasi, holding operasional atau badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pihak yang mengalihkan saham.

Selain itu, penghasilan dari penerimaan harta hibahan berupa saham yang diterima atau diperoleh badan, holding investasi, holding operasional, atau BUMN yang merupakan induk persero sebagai pihak yang menerima saham juga dikenakan PPh final 0%.


"Dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan dikenai PPh yang bersifat final sebesar 0%," sebagaimana termaktub melalui dokumen yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Kamis (19/11/2026).

Namun, fasilitas ini bukan cek kosong. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tetap memasang sejumlah pembatasan, mulai dari kompensasi kerugian fiskal, transaksi pengalihan aset, hingga tujuan bisnis restrukturisasi.

Sejumlah ketentuan dalam PP tersebut menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan tidak serta-merta menghapus kewajiban pajak seluruh transaksi yang dilakukan dalam restrukturisasi BUMN dan anak usahanya. Ada sejumlah pagar yang membatasi pemanfaatan insentif tersebut. Berikut ini penjelasan pagar-pagar yang diterapkan dalam aturan ini: 

1. Kompensasi rugi merger tidak bisa ditarik bebas

Pasal 11 PP 41/2026 membatasi kompensasi kerugian fiskal yang dapat digunakan oleh perusahaan penerima hasil merger. Perusahaan yang menerima pengalihan harta tidak boleh begitu saja menggunakan seluruh kerugian fiskal milik perusahaan yang bergabung.

Jika seluruh entitas yang merger memiliki kerugian fiskal, nilai kerugian yang dapat dikompensasikan dibatasi paling banyak sebesar kerugian fiskal terkecil di antara perusahaan-perusahaan tersebut.

Penjelasan Pasal 11 mencontohkan PT A dan PT B yang merger, dengan PT A menjadi perusahaan penerima penggabungan. PT A memiliki sisa kerugian fiskal Rp1 miliar, sedangkan PT B memiliki Rp200 juta.

Dalam kondisi tersebut, PT A hanya dapat mengompensasikan kerugian fiskal paling banyak Rp200 juta. Sementara sisa kerugian Rp800 juta tidak dapat dikompensasikan.

Bahkan, jika salah satu perusahaan yang bergabung tidak memiliki kerugian fiskal, sisa kerugian fiskal perusahaan lainnya tidak dapat dikompensasikan.

2. Tukar aset bukan berarti keuntungan dan kerugian bebas pajak

Pasal 18 mengatur transaksi tukar-menukar harta nontunai antarentitas restrukturisasi. Transaksi tersebut dapat menggunakan nilai buku, tetapi selisih nilai buku dari harta yang dipertukarkan tetap memiliki konsekuensi perpajakan.

Selisih tersebut dapat menjadi keuntungan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh, atau menjadi kerugian yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Artinya, fasilitas nilai buku tidak otomatis membuat transaksi pertukaran aset bebas dari penghitungan pajak. Ketentuan ini tetap mengatur bagaimana keuntungan maupun kerugian dari transaksi tersebut diperlakukan.

3. Pengalihan lini usaha dengan kas hanya untuk penyelamatan atau penyehatan

Pasal 23 ayat (4) membatasi penggunaan nilai buku untuk pengalihan dan perolehan lini usaha dengan pembayaran kas. Fasilitas ini hanya dapat digunakan dalam rangka penyelamatan atau penyehatan BUMN dan/atau anak usaha BUMN.

Selain tujuan tersebut, nilai pembayaran kas juga tidak boleh lebih rendah dari nilai buku harta bersih yang dialihkan.

Jika pembayaran kas lebih besar daripada nilai buku lini usaha, selisih lebih tersebut tetap merupakan penghasilan yang dikenai PPh final, meskipun tarifnya 0%.

Sementara bagi perusahaan penerima lini usaha, selisih kurang antara nilai perolehan lini usaha dan pembayaran kas tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dengan demikian, transaksi pengalihan lini usaha tetap memiliki batas tujuan dan konsekuensi fiskal bagi kedua pihak.

4. Pinjaman yang dianggap ekuitas tak bisa dijadikan pengurang pajak

Pasal 27 mengatur konsekuensi apabila suatu pinjaman diperlakukan sebagai ekuitas. Penghapusan pinjaman tersebut bukan merupakan penghasilan bagi debitur.

Namun, di sisi kreditur, penghapusan pinjaman tidak dapat dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Bukan hanya pokok pinjaman, biaya imbal hasil dan biaya lainnya yang terkait dengan pinjaman yang diperlakukan sebagai ekuitas juga tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak debitur.

Artinya, perlakuan pinjaman sebagai ekuitas tidak bisa digunakan untuk menciptakan keuntungan pajak melalui pengakuan penghasilan atau pembebanan biaya secara bebas.

5. Transaksi saham dan restrukturisasi tetap harus punya tujuan bisnis

Pasal 28 mengatur penghasilan dan pengalihan saham perusahaan terbuka dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN yang memenuhi ketentuan penggunaan nilai buku.

Transaksi tersebut dikecualikan dari PPh final yang berlaku atas transaksi penjualan saham di bursa efek. Namun, bukan berarti penghasilannya bebas pajak, karena tetap dikenai PPh menggunakan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh.

Selain itu, ketentuan peralihan dalam Pasal 38 angka 5 juga memuat pembatasan bagi restrukturisasi yang tidak memenuhi persyaratan tujuan bisnis atau business purpose test. Tujuan utama transaksi tidak boleh semata-mata untuk menghindari pajak.

Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, fasilitas yang diberikan dapat dikecualikan dan penghitungan kembali menggunakan nilai pasar dapat berlaku sesuai ketentuan perpajakan.

Dengan berbagai pembatasan tersebut, PP 41/2026 memberikan ruang bagi restrukturisasi BUMN untuk dilakukan dengan dukungan perlakuan perpajakan tertentu. Namun, fasilitas itu tetap mensyaratkan tujuan yang sesuai, transaksi yang memenuhi ketentuan, serta penghitungan pajak yang tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban perpajakan.

6. Penggunaan nilai buku tidak otomatis berlaku untuk semua transaksi

Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa dalam pengalihan dan/atau perolehan harta untuk restrukturisasi, entitas pada dasarnya menggunakan nilai pasar.

Penggunaan nilai buku hanya dapat dilakukan untuk transaksi restrukturisasi tertentu sebagaimana diatur Pasal 8, setelah entitas menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku beserta dokumen pendukung kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemberitahuan itu juga tidak boleh sekadar formalitas. Pasal 9 ayat (3) mewajibkan informasi di dalamnya paling sedikit mencakup:

  • Subjek, objek, dan bentuk transaksi restrukturisasi.

  • Maksud restrukturisasi.

  • Posisi keuangan proforma setelah restrukturisasi.

  • Daftar harta yang dialihkan.

  • Daftar pemegang saham sebelum dan sesudah restrukturisasi.

Dengan demikian, insentif penggunaan nilai buku tidak bisa dipakai untuk sembarang transaksi atau tanpa menjelaskan tujuan dan dampak restrukturisasi terhadap perusahaan.

7. DJP bisa menghitung ulang dengan nilai pasar

Pagar paling tegas terdapat dalam Pasal 13 PP 41/2026. Pasal 13 ayat (1) mewajibkan restrukturisasi dengan nilai buku memenuhi kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi.

Kemudian, Pasal 13 ayat (2) mengatur apabila entitas tidak memenuhi ketentuan tersebut, termasuk kewajiban pemberitahuan, kelengkapan dokumen, dan tenggat waktu pelaporan, maka Direktur Jenderal Pajak menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar pada tanggal efektif restrukturisasi.

Bahkan, Pasal 13 ayat (3) memberikan kewenangan kepada DJP untuk menentukan kembali besaran nilai buku jika nilai yang dilaporkan ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dengan kata lain, jika persyaratan penggunaan fasilitas tidak dipenuhi, perusahaan berisiko kehilangan perlakuan nilai buku dan perhitungan pajaknya kembali menggunakan nilai pasar.


(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:

Danantara Soal Kinerja BUMN: 97% Dividen Hanya Dari 15 Perusahaan