Utang BUMN Dihapus Bisa Kena Pajak Nol Rupiah, Ini Syaratnya!

Dovana Hasiana, CNBC Indonesia
Rabu, 18/11/2026 18:55 WIB
Foto: (Dok. Pixabay)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa PPh final 0% atas keuntungan yang diperoleh BUMN dan anak usaha BUMN dari pembebasan utang dalam rangka restrukturisasi perusahaan.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya. PP ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026 dan berlaku sejak diundangkan.

Dikutip dari dokumen PP yang diterima CNBC Indonesia, keuntungan dari pembebasan utang yang pada dasarnya merupakan objek Pajak Penghasilan kini dapat dikenai tarif PPh final 0%, sepanjang memenuhi sejumlah persyaratan.


Namun, fasilitas ini tidak berlaku untuk seluruh BUMN yang memiliki utang. Ada persyaratan khusus, termasuk debitur harus berada dalam proses likuidasi.

Syarat BUMN bisa menghapus utang dengan PPh final 0%

Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 PP 41/2026, terdapat beberapa persyaratan penting. Pertama, utang harus merupakan pinjaman yang sah.

Pinjaman harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

  • Kreditur mengakui pinjaman secara ekonomi dan legal.

  • Memiliki tanggal jatuh tempo.

  • Ada kewajiban membayar kembali pokok pinjaman.

  • Memiliki jadwal pembayaran pokok dan imbal hasil.

  • Ketika pinjaman diberikan, debitur memiliki kemampuan memperoleh pinjaman dari kreditur independen dan membayar kembali pinjaman.

  • Didasarkan pada perjanjian pinjaman yang sah.

  • Ada konsekuensi hukum jika debitur gagal membayar.

  • Kreditur memiliki hak tagih sebagaimana kreditur independen.

Kedua, kreditur dan debitur harus memiliki hubungan istimewa. Keduanya harus merupakan entitas restrukturisasi dalam lingkungan BUMN. Ketiga, debitur harus dalam proses likuidasi.

Proses tersebut harus dibuktikan dengan akta keputusan RUPS mengenai pembubaran perusahaan yang diikuti likuidasi atau berdasarkan penetapan pengadilan. Keempat, penghapusan utang harus mendapatkan persetujuan tertentu.

  • Untuk kreditur BUMN, persetujuan harus mengikuti ketentuan penghapusbukuan dan penghapustagihan di bidang BUMN.

  • Untuk kreditur anak usaha BUMN, persetujuan mengikuti kewenangan dalam anggaran dasar perusahaan.

Kelima, utang harus sudah diakui sebelum 1 Januari 2026. Termasuk pengakuan utang atas bunga pinjaman yang timbul setelah 1 Januari 2026 dari pokok utang tersebut.

Entitas yang utangnya dibebaskan wajib menyampaikan pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak (DJP) berikut dokumen pendukung, paling lama enam bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang. Jika entitas akan direstrukturisasi lagi sebelum enam bulan, pemberitahuan harus disampaikan sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya.

Dokumen pendukungnya mencakup:

  • surat pernyataan kesesuaian subjek dan objek pembebasan utang;
  • akta RUPS pembubaran atau penetapan pengadilan soal likuidasi;
  • dokumen persetujuan penghapustagihan;
  • perjanjian utang piutang;
  • dokumen pelunasan dari kreditur.

Surat pernyataan ditandatangani Kepala Badan Pelaksana, untuk restrukturisasi dengan maksud meningkatkan kinerja atau menambah nilai dan untuk restrukturisasi anak usaha BUMN.

Adapun, untuk maksud penyehatan, penandatangannya Kepala BP BUMN. Untuk maksud penyelamatan, penandatangannya Kepala BP BUMN selaku ketua komite penyelamatan. Pejabat tersebut juga bertanggung jawab atas kesesuaian subjek dan objek.

Saat melapor, entitas yang membebaskan dan dibebaskan utangnya juga harus memenuhi syarat Surat Keterangan Fiskal dan melunasi utang pajak yang masih harus dibayar.

Jika persyaratan, dokumen, atau tenggat pelaporan tidak dipenuhi, fasilitas PPh final 0% tidak berlaku dan transaksi dikenai PPh sesuai ketentuan umum. Hal yang sama berlaku jika proses likuidasi dibatalkan.

Perlakuan perpajakan dalam PP ini berlaku hingga 31 Desember 2029, dengan syarat pemberitahuan sudah disampaikan ke DJP paling lambat pada tanggal itu. Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN wajib mengevaluasi pemberian fasilitas perpajakan ini paling lama dua tahun sejak PP berlaku.

"Perlakuan perpajakan dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan dan/atau restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2029," tulis pasal 37 ayat 2.


(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Demi Rupiah, Suku Bunga Acuan BI Rate Naik 25 bps Menjadi 6,00%