OJK Buka Suara soal Nasib Bank yang Gagal Penuhi Syarat Modal di 2027

Romys Binekasri, CNBC Indonesia
Senin, 16/11/2026 15:40 WIB
Foto: Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae saat menyampaikan Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2026. (Tangkapan Layar Youtube/Otoritas Jasa Keuangan)

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan struktur dan permodalan industri perbankan nasional melalui konsolidasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, upaya ini diarahkan untuk membentuk bank-bank dengan skala usaha lebih besar, efisien, serta memiliki daya saing yang lebih kuat.

"Melalui konsolidasi dan pengurangan jumlah bank, diharapkan dapat terbentuk bank-bank dengan skala usaha yang lebih besar sehingga mampu mencapai economies of scale, meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat kapasitas intermediasi, mengoptimalkan investasi teknologi dan digitalisasi, serta meningkatkan ketahanan terhadap berbagai risiko dan dinamika perekonomian," ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).

Namun, hingga saat ini OJK belum menetapkan secara rinci batas waktu pemenuhan modal inti bagi bank-bank dalam kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI), termasuk tindak lanjut bagi bank yang belum mampu memenuhi ketentuan permodalan hingga tenggat 2027.


OJK juga belum mengungkapkan jumlah bank yang telah naik kelas dari KBMI 1 ke KBMI 2 maupun dari KBMI 2 ke KBMI 3.

Dalam keterangannya, OJK menyampaikan bahwa penguatan struktur dan permodalan perbankan merupakan salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026-2030, khususnya melalui Inisiatif Strategis 1.1 tentang Akselerasi Konsolidasi dan Efektivitas Sinergi Perbankan.

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengenai penyusunan peta jalan konsolidasi Bank Umum dan Bank Umum Syariah.

"Secara umum, konsolidasi perbankan diarahkan untuk membentuk struktur industri perbankan yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing," ucapnya.

Sebagai langkah awal, OJK telah menyampaikan Surat Nomor S-38/D.03/2025 pada 24 Oktober 2025 perihal Imbauan Penguatan Fundamental dan Konsolidasi Bank KBMI 1.

Melalui surat tersebut, OJK mengimbau bank-bank KBMI 1 untuk mengevaluasi kondisi keuangan, struktur bisnis, dan prospek pertumbuhan masing-masing.

Selain itu, bank juga diminta mengidentifikasi peluang konsolidasi dan sinergi strategis, meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko.

OJK menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fundamental sekaligus mempersiapkan bank dalam menghadapi perkembangan industri perbankan.

Sementara itu, terkait perkembangan bank pada masing-masing kelompok KBMI, OJK menyatakan terus memantau perkembangan permodalan dan kapasitas usaha bank, termasuk perubahan pengelompokan KBMI berdasarkan modal inti sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun mengenai rencana penghapusan kelompok KBMI 1, batas waktu pemenuhan modal inti, hingga konsekuensi bagi bank yang belum mampu memenuhi ketentuan, OJK mengaku masih menyusun kebijakan lebih lanjut.

"Dalam proses penyusunannya, OJK mempertimbangkan kondisi dan kesiapan industri agar kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap dan terukur, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan serta kesinambungan fungsi intermediasi perbankan," pungkasnya.



(rob/rob)
Saksikan video di bawah ini:

Video: OJK-BEI Sambangi Kemenko, Bahas Reformasi Pasar Modal