ADB Yakin RI Keluar dari Middle Income Trap, Rasio Pajak Jadi PR

Makassar, CNBC Indonesia - Asian Development Bank (ADB) memastikan, prospek ekonomi Indonesia sangat cerah, bahkan berpeluang besar untuk mencapai cita-cita terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan, prospek ekonomi yang akan terus bertumbuh kuat ini membuat klasifikasi kelayakan pendanaan negara-negara anggota berkembang (developing member countries/DMC) Indonesia tidak akan pernah turun, melainkan akan terus naik kelas.

"Tidak (penurunan status dalam waktu dekat), hanya akan naik. Sekali lagi, hanya akan naik," tegas Bobur saat berbincang di kawasan IPAL Losari, Makassar, Rabu (21/10/2026).

Bobur menjelaskan, penilaiannya ini didasari atas perkembangan pembangunan yang telah terjadi di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Sebelum menjabat sebagai Direktur ADB untuk Indonesia pada 20 tahun lalu, Bobur Alimov juga sempat bertugas di Indonesia sebagai Ekonom Lingkungan Hidup untuk ADB di Indonesia.

"Ketika saya berada di Indonesia 20 tahun lalu dan sekarang saya kembali lagi, saya berpikir, 'Apakah Jakarta masih sama?' Bundaran HI masih ada, tetapi sekarang berbeda dan lebih maju. Memang masih ada kemacetan, tetapi sekarang sudah ada MRT, kan? Anda tentu melihat tanda-tanda kemajuan itu. Anda pergi ke rumah sakit dan tiba-tiba, 'Wah, rumah sakitnya sekarang jauh lebih baik dan fasilitasnya lebih lengkap.' Itu ada di mana-mana," ungkap Bobur.

"Dan hal paling menarik yang membuat saya sangat optimistis adalah ketika kami pergi ke negara-negara lain di kawasan ini, mereka ingin mengetahui kisah sukses Indonesia. Saya pikir itu adalah sinyal pandangan positif yang paling besar, mereka ingin belajar dari pengalaman Indonesia. Ini sangat penting," tegasnya.

Dari sisi pengelolaan fiskal, terutama terkait pengelolaan utang, Indonesia kata dia juga masih mampu konsisten mempertahankan rasio utang terhadap produk domestik bruto (Debt to GDP Ratio) di level yang aman, yakni 30-40%.

"20 tahun lalu negara-negara Barat memberikan saran bahwa semua negara berkembang tidak boleh memiliki utang melebihi batas tertentu, termasuk defisit fiskalnya. Dan negara-negara berkembang benar-benar mematuhinya. Anda tahu berapa rasio utang Indonesia terhadap PDB saat ini? Sekitar 40%. Lalu bagaimana dengan tingkat utang AS, Jepang, atau Eropa Barat? Adakah satu negara saja yang utangnya di bawah 40%? Ya, selain Rusia atau beberapa negara lain seperti Norwegia, sebagian besar dari mereka sudah di atas 100%," ujar Bobur.

Meski begitu, Ia mengakui, masalah fiskal di Indonesia masih ada yang perlu menjadi catatan penting untuk perbaikan terkait dengan kemampuan dalam mengumpulkan pajak. Sebab, dalam 20 tahun terakhir, menurutnya tax ratio Indonesia stagnan di kisaran 9%.

"Penerimaan pajak Indonesia 20 tahun yang lalu 9%, 20 tahun kemudian 9%. Pada saat yang sama, Kamboja 20 tahun lalu berada di kisaran 9%, sekarang sekitar 18%. Jadi, Indonesia adalah yang terendah di antara negara-negara ASEAN dalam hal pengumpulan atau penerimaan pajak," ungkapnya.

Namun, masalah ini kata dia telah menjadi sorotan serius pemerintah Indonesia dengan berupaya keras untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perusahaan-perusahaan besar.

"Dan pengumpulan pajak ini bukan tentang mengejar pengemudi Gojek, dan sebagainya. Kami melakukan beberapa analisis, itu sebenarnya menunjukkan bahwa masalahnya ada di beberapa perusahaan yang lebih besar. Jadi, ada dorongan untuk hal tersebut. Semakin banyak uang yang Anda ambil, semakin banyak uang yang bisa Anda belanjakan, dan itu menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian, sehingga ekonomi akan tumbuh," kata Bobur.

Di sisi lain, ia mengatakan, pemerintah juga telah menggariskan program-program berkesinambungan yang ditujukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi untuk bisa keluar dari middle income trap, yakni di kisaran 8%-9% sebagaimana negara-negara yang telah lebih dulu keluar dari jebakan itu, seperti Korea Selatan.

Setelah mempercepat pembangunan infrastruktur dalam satu dekade terakhir, dilanjutkan dengan program pengutan kapasitas sumber daya manusia sejak dini, seperti melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah, dan memperluas keterjangkauan pendidikan dengan program-program terkait.

"Jadi, Anda tidak bisa berpikir bahwa 20 tahun kemudian negara ini akan berstatus berpenghasilan tinggi jika anak-anak saat ini mengalami stunting atau tidak berpendidikan. Itu tidak akan berhasil dengan cara seperti itu. Jadi perlu ada investasi, investasi pada anak-anak, investasi pada masa depan," paparnya.

Kebijakan penguatan SDM sedari dini itu pun diiringi dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan perusahaan bernilai tambah tinggi saat ini, seperti pengembangan industri chip yang sedang berkembang.

"Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, perlu memiliki porsi manufaktur bernilai tinggi yang lebih besar, bukan. Jadi, saat ini angkanya sekitar 9% kalau tidak salah. Dan idealnya kita harus memiliki sekitar 20% manufaktur bernilai tinggi," ujar Bobur.

"Jadi, salah satu hal yang sangat kami banggakan, di mana kami menjadi bagian dari perjalanan tersebut, adalah kami sedang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan industri semikonduktor di Indonesia. Ini adalah produksi chip Indonesia," tegasnya.

Bila Indonesia tidak memiliki prospek yang cerah, tentu ADB kata dia memiliki kapasitas untuk menurunkan klasifikasi DMC, sebagaimana yang pernah dilakukan untuk Sri Lanka.

"Ada beberapa contoh penurunan status. Sri Lanka, kami sempat menaikkan posisinya ke C1. Anda ingat pernah ada krisis saat pandemi? Krisis total. Mereka meminta lebih banyak uang karena pendapatan per kapita mereka turun," paparnya.

Sebagaimana diketahui, dalam klasifikasi kelayakan DMC, terdapat dua kriteria yang telah digariskan ADB, yaitu pendapatan per kapita dan kelayakan kredit.

DMC diklasifikasikan menjadi:

• Grup A (Bantuan konsesional saja): mereka yang membutuhkan konsesi terbesar dan memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah Dana Pembangunan Asia (ADF).

• Grup B (campuran OCR): mereka yang membutuhkan beberapa keringanan, dan

• Grup C (Hanya OCR Reguler): mereka yang paling tidak membutuhkan keringanan.

Saat ini, Indonesia termasuk ke dalam klasifikasi C2 di ADB, bersama dengan Armenia, Georgia, Thailand, dan Azerbaijan.

"Idealnya, kami ingin berada di posisi di mana pemerintah berkata, 'Kami tidak membutuhkan ADB lagi, cukup sampai di sini. Kami sudah berkembang, peringkat kami sudah AAA, kami bisa menggalang dana sendiri, dan kami bisa mendapatkan suku bunga yang serupa.' Jadi, itu hal yang bagus," kata Bobur.