APBN 2027: Belanja Besar untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Memasuki kuartal akhir tahun 2026, perbincangan ekonomi nasional kembali dipanaskan oleh satu agenda krusial yang akan menentukan arah kapal besar Republik Indonesia: perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian geopolitik global dan transisi ekonomi pascapandemi yang perlahan stabil, pemerintah dihadapkan pada sebuah pilihan strategis yang tidak mudah.

Bertahan pada zona nyaman dengan stabilitas fiskal yang konservatif, atau mengambil langkah berani dengan ekspansi belanja masif demi mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi agar tak hanya stagnan di angka 5%.

Bagi Indonesia, tahun 2027 bukanlah sekadar pergantian kalender fiskal biasa. Ini adalah momentum pembuktian dari janji-janji akselerasi pembangunan pemerintahan saat ini, sekaligus titik kritis sebelum jendela bonus demografi mulai tertutup perlahan di dekade 2030-an.

Oleh karena itu, narasi yang muncul dari Gedung Lapangan Banteng - markas Kementerian Keuangan - harus mencerminkan ambisi besar tersebut. Judul besar untuk postur fiskal kita tahun depan sudah seharusnya berbunyi: Belanja Besar, Pertumbuhan Tinggi, dan Transformasi Struktural.

Paradigma baru: Dari Konsolidasi ke Ekspansi Strategis
Selama beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal kita sangat bertumpu pada kehati-hatian. Pascabadai pandemi Covid-19, fokus utama APBN adalah konsolidasi-bagaimana mengembalikan defisit di bawah 3% dari PDB secepat mungkin dan menekan rasio utang.

Strategi tersebut terbukti sukses menjaga stabilitas makroekonomi kita di saat banyak negara berkembang lainnya kolaps akibat inflasi dan kenaikan suku bunga bank sentral global. Namun, stabilitas saja tidak cukup untuk membawa Indonesia keluar dari middle-income trap (jebakan kelas menengah).

Jika kita ingin ekonomi tumbuh di atas 6% - atau bahkan menyentuh angka ambisius 8% sesuai Visi Indonesia Emas 2045 - paradigma fiskal harus bergeser dari mode survive menuju mode attack. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang eksponensial jika instrumen pendanaannya masih berjalan linier.

APBN 2027 dirancang sebagai katalisator agresif, yang berarti volume belanja negara harus diperbesar secara signifikan, namun dengan tingkat presisi dan kualitas sasaran yang jauh lebih tajam dari sebelumnya.

Belanja besar di sini bukanlah cek kosong untuk populisme jangka pendek. Belanja besar yang dimaksud adalah injeksi modal negara ke urat nadi perekonomian yang memiliki multiplier effect (efek pengganda) tertinggi. Ini adalah tentang mengubah uang pajak dan utang produktif menjadi aset keras, otak yang cerdas, dan mesin industri yang mandiri.

Tiga Sektor Krusial Sasaran "Belanja Besar"
Dengan total belanja sebesar Rp4.106 triliun dan target defisit 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), APBN 2027 diarahkan secara spesifik untuk menopang target laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6%. Ke mana keran APBN 2027 harus diarahkan agar pertumbuhan meroket? Setidaknya ada tiga pilar utama yang menjadi sasaran:

1. Infrastruktur Berkeadilan dan Transformasi Ekonomi Daerah
Belanja infrastruktur dan dorongan ekonomi tidak boleh lagi hanya terpusat di Pulau Jawa atau kota-kota besar. Untuk mendorong transformasi struktural yang merata, pemerintah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun dalam postur belanja APBN 2027.

Alokasi ini memuat kebijakan yang secara khusus memberikan afirmasi bagi kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), yang diwujudkan melalui program percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Dana ini harus dieksekusi secara presisi dan bebas hambatan birokrasi untuk memastikan konektivitas logistik, pelabuhan, dan jalan-jalan penyokong industri di daerah mampu berkontribusi maksimal terhadap target pertumbuhan nasional.

2. Investasi Habis-habisan pada Modal Manusia (Human Capital)
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan transisi industri tidak akan tercapai tanpa kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Anggaran pendidikan dalam APBN 2027 dipatok melonjak menjadi Rp824 triliun, meningkat sebesar Rp55 triliun atau sekitar 14 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Peningkatan drastis ini dialokasikan untuk meruntuhkan ketimpangan akses, termasuk adanya kucuran dana senilai Rp5 triliun yang dikhususkan bagi pilot project program pendidikan gratis jenjang SD, SMP, dan SMA di kawasan 3T.

Belanja masif di sektor ini bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban rasio anggaran pendidikan, melainkan sebuah injeksi langsung untuk membangun kapasitas otak generasi masa depan Indonesia agar relevan dengan tuntutan teknologi tinggi dan iklim industri baru.

3. Jaring Pengaman dan Perlindungan Sosial
Kelas menengah merupakan motor penggerak konsumsi rumah tangga Indonesia, namun kelompok ini sering kali luput dari skema subsidi yang kerap difokuskan pada penduduk miskin ekstrem. Pada APBN 2027, pemerintah telah menyiapkan dana perlindungan sosial dengan nilai mencapai Rp539,7 triliun.

Porsi yang sangat besar ini idealnya didesain ulang agar tidak hanya berupa bantuan pokok untuk kelompok terbawah, tetapi juga bisa menjangkau dan menciptakan bantalan pelindung bagi kelompok kelas menengah rentan. Skema perlindungan sosial yang inklusif ini sangat krusial untuk menjaga daya beli lapisan masyarakat luas agar mesin konsumsi tetap menyala di tengah ancaman inflasi dan gejolak ekonomi global.

Tantangan Penerimaan: Siapa yang Membayar Tagihannya?
Mendesain belanja yang besar adalah pekerjaan yang menyenangkan, tetapi memikirkan dari mana uangnya berasal adalah seni mengelola negara yang sesungguhnya. Ambisi belanja APBN 2027 yang raksasa tidak boleh membuat kita jatuh pada krisis utang. Oleh karena itu, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) yang saat ini masih berkutat di angka 10%-11% adalah masalah fundamental yang harus dipecahkan tahun depan.

Implementasi penuh Core Tax Administration System (CTAS) atau sistem inti administrasi perpajakan yang canggih harus menjadi senjata utama di 2027. Sistem ini diharapkan mampu meminimalkan celah penghindaran pajak (tax evasion), memperluas basis pemajakan ke sektor underground economy, dan mengenakan pajak yang adil pada raksasa digital global yang beroperasi di Indonesia.

Selain pajak konvensional, pemerintah juga harus lebih berani mengeksekusi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru. Optimalisasi aset-aset negara yang menganggur, penerapan pungutan pajak karbon (carbon tax) yang terukur untuk industri beremisi tinggi, hingga memperluas objek cukai seperti cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), bukan hanya akan menambah kocek negara, tetapi juga mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

Namun, menggenjot penerimaan di saat ekonomi sedang butuh stimulus ibarat menarik gas dan menginjak rem di saat yang bersamaan. Pemerintah harus memastikan ekstraksi pajak tidak mematikan daya saing dunia usaha. Oleh karena itu, pendekatan taxing the rich dan memastikan kepatuhan konglomerasi besar jauh lebih mendesak ketimbang memburu UMKM yang baru mulai bernapas.

Mengelola Risiko Defisit dan Turbulensi Global
Kita tidak hidup dalam ruang hampa. APBN 2027 dirancang di tengah kondisi global yang masih rapuh. Perang dagang gelombang baru antara kekuatan raksasa ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas energi, dan risiko pelambatan ekonomi di China adalah headwinds (angin sakal) yang nyata.

Dalam skenario belanja besar, melebarkan defisit fiskal hingga mendekati ambang batas 3% dari PDB (atau bahkan mengusulkan revisi sementara jika diperlukan dengan landasan hukum yang kuat) adalah sebuah keniscayaan. Defisit bukanlah dosa, selama utang yang ditarik dialokasikan untuk sektor produktif yang imbal hasilnya (Return on Investment) lebih tinggi daripada biaya bunga utangnya (Cost of Fund).

Kementerian Keuangan perlu berinovasi dalam instrumen pembiayaan. Mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara tradisional mungkin akan memberikan beban bunga yang berat ke depan.

Keterlibatan Sovereign Wealth Fund seperti Indonesia Investment Authority (INA) untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI) langsung ke dalam proyek APBN, skema Public-Private Partnership (KPBU) yang lebih fleksibel, serta penerbitan obligasi tematis (seperti Green Bonds dan Blue Bonds) akan mendiversifikasi risiko portofolio utang kita.

Lebih dari itu, efisiensi adalah harga mati. Belanja besar tidak boleh diartikan sebagai pemborosan. Tradisi kementerian/lembaga yang mengeksekusi anggaran hanya demi "menyerap" di akhir tahun tanpa melihat dampak ekonomi harus dipangkas habis dengan sistem zero-based budgeting. Kualitas belanja (quality of spending) harus diawasi ketat oleh lembaga audit agar tidak menguap menjadi sekadar perjalanan dinas dan rapat di hotel bintang lima.

Kesimpulan: Momentum yang Tidak Boleh Terlewat
APBN 2027 adalah instrumen teknokratis dengan konsekuensi historis. Jika kita hanya menargetkan pertumbuhan 5%, kita akan menjadi negara yang menua sebelum menjadi kaya (getting old before getting rich). Langkah berani dengan postur ekspansif dan belanja masif yang produktif adalah keharusan mutlak.

Tentu, strategi ini membutuhkan nyali politik yang besar, komunikasi publik yang transparan agar pasar tetap percaya, serta birokrasi yang lincah untuk mengeksekusi setiap rupiah agar tepat sasaran. Kolaborasi antara pemerintah, parlemen yang konstruktif, dan dunia usaha swasta akan menjadi kunci.

Dengan perumusan APBN 2027 yang bervisi besar, kita tidak sekadar menyusun angka-angka akuntansi negara. Kita sedang membangun landasan pacu yang kokoh agar ekonomi Indonesia bisa lepas landas menembus langit pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Saatnya meninggalkan mentalitas bertahan; ini adalah waktunya melaju.

(miq/miq)