Bos BSI Blak-Blakan Tujuan Rights Issue, Kejar Free Float Saham 15%
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menjelaskan alasan di balik rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue tahap II. Seperti diberitakan sebelumnya, rights issue itu akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan aksi korporasi itu bertujuan untuk memperkuat pembiayaan bank syariah pelat merah itu yang pertumbuhannya tetap tinggi, yakni 16%. Meskipun menurutnya pendanaan BSI tetap tinggi, yakni dana pihak ketiga tumbuh 15%, bank itu tetap membutuhkan struktur pendanaan yang sehat.
"Kalau kita mau maintain loan growth 16% terus, kita butuh funding yang sehat. Sehingga dana ini tentunya nanti kita pakai juga untuk bisa supaya funding sehat," ujar Anggoro selepas Press Conference BSI International Expo di Kopikalyan, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).
Selain itu, rights issue II ini bertujuan untuk memenuhi syarat tingkat free float saham minimal 15%. Seperti diketahui, saat ini free float saham BRIS masih sebesar 9,91%.
Bahkan, Anggoro berharap nantinya saham BRIS bisa masuk indeks LQ45.
"Harapannya nanti kita bisa sesuai dengan free float-nya, juga kita masuk ke, sejajar dengan LQ45 nanti," tuturnya.
Ia kemudian menegaskan, manfaat dari tujuan rights issue ini ada banyak.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), saham baru dalam rights issues itu nantinya memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham Seri B perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor, termasuk hak atas dividen.
Dana aksi korporasi ini, setelah dikurangi seluruh biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk penyaluran pembiayaan guna mendukung pertumbuhan usaha perseroan. Perseroan menyatakan rincian penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan pada saat pelaksanaan.
Dari sisi keuangan, PMHMETD II bertujuan memperkuat permodalan dan meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan. Permodalan untuk mendukung bisnis perseroan diproyeksikan naik dari Rp51,07 triliun pada 2026 menjadi Rp64,41 triliun pada 2027.
(fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC]