BI Buka Suara! Beberkan Penyebab Dolar AS Tembus Rp18.000 Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia-Bank Indonesia (BI) angkat bicara terkait perkembangan nilai tukar rupiah. Pada hari ini, Selasa (29//9/2026), dolar Amerika Serikat (AS) kembali menembus level Rp18.000.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan melemahnya rupiah disebabkan oleh kekhawatiran atas tekanan inflasi global dan risiko fiskal. Di samping itu, harga minyak naik hingga di atas US$108 per barel karena belum tercapainya kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz.

"Hal ini mendorong ekspektasi pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat lebih lanjut, sehingga _yield_ UST tenor 10 tahun kembali naik ke level 5,23%, tertinggi sejak 2007," ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Pelemahan rupiah juga didorong oleh peningkatan kebutuhan valuta asing oleh importir menjelang akhir kuartal III-2026. "Arus keluar dana dari portofolio aset negara emerging markets di tengah kenaikan yield obligasi," ujarnya.

Meski demikian, pergerakan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang kawasan (regional), dengan pelemahan terbatas secara quarter-to-date (qtd) sebesar 0,67%. Cadangan devisa tercatat meningkat ke level USD146,5 miliar pada akhir Agustus 2026.

BI, kata Erwin terus hadir di pasar memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga sesuai fundamentalnya.

"Selain itu, Bank Indonesia mengelola struktur suku bunga di pasar uang dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market," terang Erwin.

Efektivitas stabilisasi nilai tukar juga diperkuat dan kecukupan likuiditas dijaga dengan meningkatkan insentif untuk instrumen Swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka pendanaan luar negeri.

"Intervensi akan terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan DNDF di pasar domestik, disertai pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Koordinasi dan komunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar terus dilakukan secara intensif."