IHSG Ambles ke 6.000-an, Bos Bursa Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia — Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik menekankan bahwa semangat berinvestasi di pasar modal adalah untuk jangka panjang. Hal ini menanggapi tren koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga kembali ke level 6.000-an.

"Kemarin waktu ada kunjungan dari DPR dan Danantara ke sini kan, juga sudah disampaikan pesan bahwa investasi di pasar modal adalah investasi jangka panjang," kata Jeffrey di Gedung BEI, Kamis (21/5/2026).

Ia mengatakan pihaknya meyakini bahwa fundamental ekonomi Indonesia ke depan akan semakin baik. Selain itu, Jeffrey menyebut Presiden RI Prabowo Subianto juga sudah bertekad untuk memberikan kemudahan dalam usaha, yakni durasi perizinan yang dari 2 tahun menjadi dalam hitungan minggu saja.

"Tentu itu akan memberikan efek positif kepada perekonomian dan nanti tentunya implikasinya kepada pasar modal dalam waktu jangka menengah panjang kita. Jadi kami sih positif," tutur Jeffrey.

Adapun IHSG kembali ambruk pada perdagangan Kamis (21/5/2026) siang dan makin menjauh dari level psikologis 6.100. Hingga sekitar pukul 13.35 WIB, IHSG terjun 3,64% ke posisi 6.088,22. Pelemahan ini memperpanjang tekanan yang terjadi sejak pembukaan perdagangan pagi tadi.

IHSG sempat menyentuh level terendah harian di 6.083,69, jauh di bawah posisi penutupan sebelumnya di 6.318,50. Sementara posisi tertinggi intraday tercatat di 6.378,81 sebelum akhirnya tekanan jual makin deras.

IHSG dalam dua hari terakhir dihantam sentimen pembentukan badan ekspor komoditas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor.

Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan, penjualan semua hasil sumber daya alam Indonesia mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara dan besi fero alloy, wajib dilakukan melalui BUMN yang bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Sentralisasi ini secara spesifik dirancang sebagai fasilitas pemasaran untuk memberantas praktik kurang bayar, transfer pricing, serta memastikan penyerapan Devisa Hasil Ekspor secara optimal di dalam sistem keuangan domestik.

Pengamat pasar modal Reydi Octa menilai rencana pembentukan BUMN ekspor ini berpotensi memberi dampak yang beragam (mixed) bagi emiten tambang, khususnya batu bara. Menurutnya, kinerja para emiten tersebut dapat tertekan, sementara ada sentimen jangka pendek yang cenderung beragam menuju negatif.

Di satu sisi, kata Reydi, pemerintah ingin memperkuat kontrol, posisi tawar ekspor, dan stabilitas rupiah. Namun di sisi lain, ia mengatakan pasar juga khawatir jika mekanismenya terlalu terpusat dan mengurangi fleksibilitas dan kelincahan eksportir.

Untuk emiten batu bara yang sudah terkena DMO, Reydi memandang tambahan kebijakan ekspor satu pintu bisa dipersepsikan sebagai tambahan intervensi terhadap mekanisme pasar.

"Jika implementasinya memperpanjang birokrasi atau menekan fleksibilitas penjualan ekspor, margin dan cash flow emiten berpotensi terpengaruh. Dari sisi saham, sentimen jangka pendek kemungkinan cenderung mixed hingga negatif karena investor akan menunggu detail teknis kebijakannya," jelas Reydi saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (20/5/2026).

Senada, ekonom Dipo Satria Ramli menilai "spirit" dari pembentukan UMN ini sudah baik untuk menindaklanjuti masalah invoicing dan transfer pricing. Meski begitu, ia menyoroti beberapa kekhawatiran atas eksekusi dari kebijakan ini.

Pertama, masalah waktu pembentukan yang dilakukan di kala dunia tengah menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya, kekhawatiran atas tata kelola, dan keterbukaan informasi.

Lebih lanjut, Dipo menyebut keberadaan BUMN ekspor ini bisa mengurangi keuntungan para pengusaha. Itu kemudian akan diiuti dengan penurunan valuasi dari perusahaan-perusahaan tersebut.

"Artinya akan ada sale off di pasar modal juga, yang terdampak oleh usaha ini. Ya kan harapannya sih pemerintah sudah memperhitungkan hal tersebut ya," terang Dipo saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (20/5/2026).

Menurut pengamat pasar modal Elandry Pratama, pasar merespons negatif rencana badan ekspor komoditas karena muncul kekhawatiran adanya perluasan intervensi negara terhadap sektor tambang, khususnya batu bara yang sebelumnya sudah terbebani DMO.

Bagi investor, kata dia, masalah utamanya bukan sekadar badan baru, tetapi risiko bertambahnya kontrol terhadap harga, volume ekspor, hingga mekanisme penjualan. Kalau itu terjadi, margin dan fleksibilitas bisnis emiten bisa tertekan.

"Ini yang membuat market langsung memberi discount terhadap saham batu bara," papar Elandry.

Ia menyebut investor asing biasanya sangat sensitif terhadap regulatory uncertainty. Belum lagi, sektor batu bara Indonesia selama ini menarik karena cash flow besar, dividen tinggi, dan mekanisme pasar yang relatif jelas. Oleh karena itu, ketika muncul potensi tambahan intervensi, risk premium otomatis naik dan valuasi bisa tertekan walaupun laba emiten masih kuat.

"Saya melihat sentimen ini juga berbahaya jika menimbulkan persepsi bahwa pemerintah terlalu agresif masuk ke mekanisme bisnis komoditas. Dalam jangka pendek, hal itu bisa membuat investor memilih wait and see atau bahkan mengurangi exposure di saham tambang," tukas Elandry.

Namun, jika implementasinya hanya sebatas penguatan koordinasi ekspor, perluasan pasar, dan optimalisasi devisa tanpa mengganggu pricing mechanism emiten, dampaknya bisa lebih terbatas.

"Jadi menurut saya, pasar saat ini bukan takut pada badan ekspornya, tetapi takut pada potensi intervensi lanjutan yang dapat mengurangi profitabilitas dan kepastian usaha emiten tambang ke depan," tutur Elandry.

Add as a preferred
source on Google