IHSG Lanjutkan Koreksi, Turun 0,57% ke Level 8.218

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini. Pada penutupan, indeks turun 0,57% menyentuh level 8.218,57 dan mampu memangkas pelemahan setelah sempat merosot sebesar 1,02%.

Sebanyak 287 saham turun, 368 naik, dan 161 tidak bergerak. Nilai transaksi pagi ini mencapai Rp 12,36 triliun, melibatkan 28,41 miliar saham dalam 1,77 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun kembali merosot jadi Rp 14.924 triliun.

Berdasarkan data pasar, Bank Central Asia (BBCA) dan Bumi Resources (BUMI) menjadi saham dengan nilai transaksi terbesar di pasar reguler, lalu diikuti oleh saham DEWA, PTRO dan ENRG.

Nyaris seluruh sektor perdagangan melemah, dengan koreksi paling dalam dicatatkan oleh sektor barang baku, infrastruktur dan teknologi.

Sejumlah saham yang menjadi pemberat utama kinerja IHSG hari ini adalah TLKM, AMMN, DSSA, BREN dan BBCA.

Adapun pada perdagangan hari ini, pelaku pasar perlu mewaspadai libur panjang Tahun Baru Imlek, mengingat pasar baru akan dibuka kembali pada Rabu pekan depan.

Selain itu, Danantara akan menggelar Indonesia Economic Outlook. Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Doni Oskaria, mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026.

Menarik ditunggu apa saja yang akan disampaikan presiden mengenai perkembangan terbaru dari ekonomi Indonesia serta downgrade outlook rating Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk menjawab penilaian Moody's itu dengan menggelar acara Indonesia Economic Outlook pada Jumat (13/1/2026).

Dalam perkembangan domestik lain, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 tidak akan diberlakukan secara merata kepada seluruh pelaku usaha pertambangan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, menjelaskan bahwa terdapat pengecualian khusus bagi perusahaan pemegang PKP2B Generasi Pertama serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan demikian, emiten besar seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dipastikan tidak terdampak oleh restriksi produksi ini.

Kebijakan afirmatif ini didasari oleh pertimbangan besarnya kontribusi penerimaan negara dari kelompok tersebut, yang meliputi kewajiban royalti sebesar 19% serta setoran bagi hasil keuntungan bersih sebesar 10% kepada pemerintah pusat dan daerah.

Selain pertimbangan fiskal, pengecualian ini juga didorong oleh urgensi ketahanan energi nasional. Pemerintah telah menginstruksikan pemegang PKP2B Generasi Pertama untuk mempercepat pemenuhan kewajiban pasok dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sebesar 30% guna mengamankan pasokan listrik negara.

Meskipun strategi makro pemerintah saat ini berfokus pada pengendalian suplai untuk meredam oversupply global dan menjaga stabilitas harga, entitas strategis seperti PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Kideco Jaya Agung (Indika Energy), dan PT Berau Coal tetap diberikan fleksibilitas produksi mengingat peran vital mereka dalam struktur penerimaan negara dan energi domestik.

Dari eksternal, Eskalasi ketegangan di Timur Tengah terus meningkat seiring dengan langkah Amerika Serikat memperkuat posisi militernya di kawasan tersebut. Berdasarkan analisis citra satelit terbaru, militer AS telah menempatkan sistem pertahanan rudal Patriot pada peluncur bergerak di Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar.

Penggunaan Truk Taktis Mobilitas Berat (HEMTT) untuk sistem Patriot ini memberikan keunggulan mobilitas yang signifikan dibandingkan peluncur statis, memungkinkan relokasi aset pertahanan secara cepat dalam situasi darurat.

Selain itu, peningkatan jumlah pesawat tempur dan peralatan militer juga terpantau di pangkalan udara Muwaffaq di Yordania dan Pangkalan Pangeran Sultan di Arab Saudi.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap ancaman yang muncul dari Iran terkait program nuklir dan rudal balistiknya, serta dukungan Teheran terhadap kelompok sekutu di kawasan.

Presiden AS Donald Trump, meskipun tetap membuka opsi diplomasi, telah menegaskan kesiapan militernya jika negosiasi menemui jalan buntu. Di sisi lain, Iran telah memperingatkan akan membalas setiap serangan ke wilayahnya dengan menargetkan pangkalan AS.

Teheran dikabarkan memiliki kompleks rudal bawah tanah dan telah menyiagakan kapal induk drone di sekitar Bandar Abbas, menambah kompleksitas situasi keamanan di Teluk Persia.