Pemerintah Beri PMN ke Pelni, KAI Hingga INKA, Segini Nilainya
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban menyebut, pada tahun 2025 telah memberikan PMN kepada sejumlah perusahaan BUMN di sektor transportasi PT Pelni (Persero) laut sebesar Rp 2,5 triliun, dan kereta api, yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar PT KAI Rp 1,8 triliun dan PT Inka sebesar Rp 473 miliar.
Ia memaparkan, alasan pemberian PMN kepada perusahaan pelat merah tersebut karena kontribusi yang besar bagi masyarakat.
Ia memaparkan, kontribusi sektor transportasi laut terhadap perekonomian sebesar 0,33% dari PDB, di mana sektor transportasi laut ini menyerap tenaga kerja lebih dari 6 juta orang. Selain itu, untuk pertumbuhan di sektor transportasi, pertumbuhannya transportasi laut itu 9,56%.
Selain itu, pemberian PMN tersebut untuk penggantian 3 kapal yang usianya telah di atas 30 tahun. Menurutnya, kualitas armada sangat penting untuk pelayanan transportasi laut masyarakat.
"Sehingga memang penggantian terhadap tiga kapal yang kesemuanya melayani Indonesia Timur menjadi sangat penting," ujarnya saat rapat dengan Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/2/2026).
Begitu juga pada pemberian PMN kepada PT KAI (Persero) untuk mendukung PT INKA agar bisa memenuhi kebutuhan PT KAI. Adapun sektor perkeretaapian ini memiliki kontribusi di mana sektor transportasi angkutan rel itu kontribusi terhadap PDB adalah 0,1%.
Sedangkan terkait dengan PNBP dan pajak, masing-masing Rp 1,3 triliun dan Rp 4,3 triliun. Adapun mengenai pertumbuhan angkutan penumpang sendiri adalah mengalami pertumbuhan di tahun 2024 sebesar 16% untuk angkutan penumpang, sedangkan untuk angkutan barang tumbuhnya adalah 9%.
Di sisi lain, penggunaan angkutan kereta api dapat melakukan pengurangan emisi sebanyak 5,21 juta ton CO2 hingga tahun 2040.
"Yang juga penting kita perhatikan adalah manfaat lingkungan," ucapnya.
Di sisi lain, Ia juga menyampaikan sepanjang periode 2010-2024, total investasi pemerintah kepada BUMN, Badan Hukum Lainnya, serta Badan Layanan Umum (BLU) telah mencapai Rp 897 triliun.
Tercatat, investasi terbesar ada pada sektor infrastruktur dengan nilai Rp 372,57 triliun, diikuti sektor pendidikan sebesar Rp 154,11 triliun, pembiayaan dan UMKM Rp 91,81 triliun, serta perumahan, pariwisata, dan lingkungan hidup sebesar Rp 96,45 triliun.
Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan untuk sektor transportasi dan logistik sebesar Rp 51,96 triliun, energi Rp 51,81 triliun, industri pengolahan Rp 8,79 triliun, kerja sama internasional Rp 8,04 triliun, investasi Rp 31 triliun, kesehatan Rp 2 triliun, serta berbagai sektor lainnya Rp 14,89 triliun.
(fsd/fsd)[Gambas:Video CNBC]