Burhanuddin Abdullah Buka Suara Soal Kondisi Ekonomi RI di 2026
Jakarta, CNBCÂ Indonesia - Indonesia berada di persimpangan penting dalam lanskap ekonomi-politik pada 2026, dengan peluang besar dari bonus demografi, stabilitas politik dan keamanan serta agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan. Namun, gambaran optimisme itu tetap dibayangi dinamika geopolitik global yang kian tidak pasti.
Burhanuddin Abdullah, Board of Advisors Prasasti, mengatakan, meskipun situasi global terus bergerak dinamis, menantang dan menciptakan tekanan, posisi ekonomi Indonesia relatif terjaga dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen. Ia berharap angka tersebut dapat terdongkrak pada 2026, dengan syarat pemerintah serius melakukan pembenahan struktural.
"Pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan efisiensi," ujar Burhanuddin, dalam Remarks Prasasti Luncheon Talk 2026 bertajuk "Navigasi Perekonomian dalam Ketidakpastian Global", seperti dikutip Senin (19/12026).
Menurutnya, sejumlah isu krusial perlu dikaji secara mendalam, antara lain ketenagakerjaan, pemanfaatan teknologi, serta kompleksitas regulasi yang dinilai sudah terlalu berlebihan.
Kompleksitas regulasi ini menjadi persoalan serius yang menghambat investasi, terutama investor asing. Ia mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 67 ribu aturan, mulai dari 1.800 undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga regulasi teknis lainnya. Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim usaha. Pemerintah, kata dia, berniat menyederhanakan regulasi agar dunia usaha kembali bergerak lebih efisien.
Burhanuddin juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai salah satu alat pacu pertumbuhan ekonomi dengan efisiensi modal yang jauh lebih baik. Riset Prasasti pada 2025 menunjukkan, digitalisasi terbukti mampu menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dari 6,5 menjadi 4,3, yang berarti efisiensi penggunaan modal semakin baik.
ICOR adalah rasio yang mengukur tambahan modal (investasi) yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output pertumbuhan ekonomi. Prinsipnya, ICOR rendah
berarti investasi lebih efisien. Data menunjukkan, sektor ekonomi digital memiliki skor ICORÂ yang jauh lebih rendah dibandingkan sektor lainnya.
Senada dengan itu, Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, memaparkan bahwa dalam lima hingga enam bulan terakhir, Prasasti telah menyelesaikan empat penelitian utama. Riset tersebut mencakup ekonomi digital yang mendukung Kementerian Bappenas, sistem administrasi dan kepresidenan, penelitian di dua special economic zone di Jawa Tengah yang menciptakan lapangan kerja baru, serta kajian tentang sistem perpajakan Indonesia.
"Kami tidak ingin riset hanya berhenti sebagai riset," tutup Gundy.
(ayh/ayh)[Gambas:Video CNBC]