Video: Wajib Tau! Dirut Bank Ungkap Alasan Utama Pengajuan KPR Ditolak

Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu optimistis terhadap perkembangan bisnis sektor perumahan Tanah Air di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Nixon mengatakan guyuran stimulus pemerintah ke likuiditas, penambahan jumlah rumah subsidi hingga 350 ribu unit per tahun hingga insentif pajak Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) sebagai sinyal positif bagi perbankan untuk meningkatkan bisnis KPR.

Sementara terkait wacana program resmi pemutihan utang maksimum Rp1 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat mengakses KPR dinilai Nixon sebagai masalah yang timbul seiring dengan masifnya layanan paylater hingga pinjaman daring (pindar). Sehingga dalam pemberian insentif ini harus dilakukan dengan cermat dan kehati-hatian karena terkait kemampuan nasabah.

Nixon justru memandang hambatan pengajuan KPR akibat utang paylater maupun pindar ini lebih terkait bunga yang terlalu tinggi dan akses nasabah kelas bawah dalam pelunasan pinjaman yang cukup sulit, Oleh karena itu perlu perbaikan mekanisme proses pelunasan pinjaman segmen bawah agar lebih terbuka dan paylater maupun pindar tidak menjadi hambatan dalam pengajuan KPR.

Di BTN sendiri hambatan pengajuan KPR lebih banyak disebabkan kelengkapan dokumen dan tantangan proses verifikasi. Namun demikian BTN tetap optimistis meraih pertumbuhan bisnis hingga 8-9% di akhir tahun 2025 dengan target profitabilitas yang tercapai.

Seperti apa dampak kebijakan pemerintah terhadap bisnis KPR? bagaiman perbankan mendorong pertumbuhan sektor KPR? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BBTN) atau BTN, Nixon L.P. Napitupulu dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Kamis, 23/10/2025)