Danantara Cari Solusi Utang Proyek Kereta Cepat

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sedang berupaya mencari solusi untuk PT. KAI (Persero) yang terbebani oleh utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Whoosh).

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan salah satu opsi yang akan dilakukan adalah melalui suntikan modal karena pinjaman proyek Whoosh sangat besar. Disamping itu, Danantara juga akan mencarikan solusi lain terhadap keberlangsungan perusahaan.

"Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kemudian kita menambahkan ekuiti kita, ... sehingga kemudian perusahaan ini menjadi self-sustain," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Kamis (9/10).

Dony memandang, jika dilihat secara operasional, EBITDA KAI sudah mencatat angka yang positif namun, ekuitas perusahaan terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman untuk membangun proyek kereta cepat tersebut.

"Mereka kan sudah cukup ya dari EBITDA-nya sudah positif ya perusahaan ini, sehingga hanya ekuitinya waktu itu kekecilan kita menempatkannya," jelasnya.

Danantara masih mempertimbangkan terkait penambahan modal ekuitas atau menyerahkan kepada industri infrastruktur kepada pemerintah.

"Apakah kemudian kita tambahkan ekuiti yang pertama. Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," ungkapnya.

Di sisi lain, Dony mengaku Danantara juga ingin agar operasional KCIC berjalan dengan baik karena memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat. Sebab, jumlah trafik Kereta Cepat terus meningkat sekitar 20.000 - 30.000 per hari.

Dilema lainnya, KAI masih menanggung beban utang KCIC karena menjadi bagian dari perusahaan transportasi tersebut. Namun, pihaknya telah mengusulkan beberapa alternatif solusi kepada pemerintah dan internal.

"Secara internal, kami sudah rapat dengan Menko Infrastruktur, kita juga sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan menawarkan beberapa opsi yang kita rakan nanti menjadi solusi terbaik bagi industri kereta api kita ke depan," ungkapnya.

Di sisi lain, keberlangsungan bisnis KAI juga perlu dipikirkan. Mengingat, layanan kereta api tersebut melayani 1,4 juta penumpang setiap hari.

"tidak hanya 20.000 (penumpang Kereta Cepat Jakarta - Bandung) saja ya kan, tapi ada penumpang lain yang kita harus layani, Ini juga kita pikirkan, karena itu tentu pemerintah akan memberikan solusi terbaik. Ada beberapa alternatif," jelasnya.

Opsi lainnya, pembahasan bersama pemerintah juga mempertimbangkan opsi menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dapat dikategorikan sebagai aset milik negara, seperti halnya model Badan Layanan Umum (BLU).

"Jadi beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik, karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita juga ingin kualitas kereta api Indonesia supaya perusahaan yang melayani juga publik yang lain juga semakin naik semakin baik," pungkasnya.