Bos Danantara Buka Suara Soal Utang Pemerintah Rp2,2 T ke Adhi Karya

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merespon sisa tunggakan utang pemerintah kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) pada proyek LRT Jabodebek yang senilai Rp2,2 triliun.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan terhadap utang proyek tersebut. Seperti diketahui, sisa tunggakan utang tersebut mencapai Rp2,2 triliun, dari total nilai kontrak sebesar Rp25,5 triliun.

"Nanti akan saya cek polanya, tentu harusnya skemanya harus proper ya, harus benar," ujarnya saat ditemui di Graha Mandiri Jakarta, Senin (29/9).

Baca: LRT Jakarta Rombak Direksi, Mantan Bos OJK Jadi Dirut

Dony menegaskan, pihaknya selaku pengelola aset perusahaan pelat merah berupaya untuk melakukan perbaikan pada seluruh kinerja keuangan BUMN.

"Karena harus memastikan bahwa semua perusahaan menjadi sehat, karena itu nanti saya cek untuk yang LRT tadi dengan Adhi Karya," sebutnya.

Sebelumnya, Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, menjelaskan penyelesaian piutang pemerintah masih dalam proses. Ia mengatakan pihaknya telah menerima penegasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembayaran piutang yang akan dilakukan secara penuh oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

"Proses sekarang ini kami sudah dapat penegasan dari Kementerian Keuangan bahwa pembayarannya nanti akan dilakukan melalui KAI, misalnya dengan skema PMN atau skema subsidi ke KAI. PT KAI kemudian akan membayarkan secara penuh ke Adhi Karya," kata Entus dalam acara Public Expose Live secara virtual, dikutip Rabu (10/9/2025).

Meski begitu, pihaknya masih menunggu kajian lebih lanjut untuk mendapatkan angka komersial pembayaran utang tersebut. Dengan adanya pelunasan piutang pemerintah ini, maka dapat membantu perseroan menyelesaikan sejumlah kewajiban. Entus juga memaparkan pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama sepanjang 44 km awalnya didanai oleh pemerintah.

Baca: Jasa Marga (JSMR) Berburu Jalan Tol, PTPP, WSKT, WIKA Siap Jual

Namun, terdapat perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015, di mana dana sebesar Rp23,3 triliun diberikan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari total nilai kontrak Rp25,5 triliun. Proyek LRT Jabodebek sendiri menghabiskan anggaran hingga Rp32,5 triliun.

Pada 2016, aturan tersebut direvisi lewat Perpres Nomor 65 Tahun 2016. Dalam aturan baru, ADHI juga ditugaskan membangun depo, padahal sebelumnya hanya ditugaskan menggarap konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi.

Sebagai informasi, pemerintah berencana untuk memperpanjang rute LRT Jabodebek, khususnya rute Dukuh Atas-Harjamukti, akan diperpanjang hingga Bogor, Jawa Barat.

Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan LRT Jabodebek menuju Bogor. Rencananya, pembangunan LRT Jabodebek ke arah Bogor dikabarkan bakal dimulai tahun depan.

Upaya ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas kawasan penyangga ibu kota, sekaligus mengurangi beban lalu lintas darat yang kian padat. Namun, saat ini untuk pembangunan tahap 1, pemerintah masih memiliki tunggakan kepada ADHI sekitar Rp2,2 triliun.

(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Laba Naik, Adhi Karya (ADHI) Bayar Utang Rp 5,9 Triliun