Purbaya Larang Bank Pakai Uang Rp 200 T Buat Beli SBN & SRBI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, telah berbicara dengan pihak perbankan untuk tidak menggunakan dana kas negara senilai Rp 200 triliun, yang akan dipindahkan pemerintah dari BI ke sistem keuangan dalam negeri untuk membeli surat berharga, seperti SBN ataupun SRBI.

"Kita sudah bicara dengan pihak bank, janganlah beli SRBI atau SBN," ucap Purbaya di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Baca: Menkeu Bagi Dana Segar Rp200 T ke 6 Bank, Masing-Masing Dapat Berapa?

Dana kas negara yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di BI itu memang ditujukan untuk mempertebal likuiditas perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan peredaran uang primer atau M0.

Oleh sebab itu, ia menekankan, dana itu harus terus disalurkan untuk menggerakkan perekonomian ke depannya, seperti dengan penyaluran kredit atau pembiayaan.

"Kalau ditaruh di brankas, rugi dia. Misalnya enggak ditaruh di BI lagi ya, Rugi dia kan? Dia akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit," ucap Purbaya.

"Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism berjalan sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa, yang biasanya tadi santai-santai, terpaksa berpikir lebih keras sedikit," tegasnya.

Baca: Ini Daftar 6 Bank yang Bakal Ditransfer Rp 200 T dari Menkeu

Ia memastikan akan mengawal langsung pergerakan dana itu nantinya setelah mulai besok akan mulai ditempatkan di perbankan melalui mekanisme penjaminan.

"Yang jelas itu kan percobaan pertama. Taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, dua minggu, tiga minggu, seperti apa dampaknya ke ekonomi. Kalau kurang, tambah lagi," ucap Purbaya.

Secara total, kas negara yang tersimpan di BI saat ini kata Purbaya sekitar Rp 440 triliun. Dana itu akan terus bisa digunakan guna mendukung likuiditas perekonomian ke depannya.

"Daripada nongkrong aja. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi, kan uang kita tambah terus kan, masuk ada pajak segala macem masuk lagi ke sistem. Tapi yang kita jaga adalah jangan sampai kalau kita terbitin bond, kalau kita menarik pajak, sistemnya kering," tegas eks Kepala LPS itu.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu