Pemerintah Mau Guyur Rp 200 Triliun, Begini Respons Bankir

Jakarta, CNBC Indonesia — Rencana pemerintah menyalurkan dana Rp 200 triliun dari rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke perbankan mendapat sambutan positif dari pelaku industri. Bankir menilai langkah ini akan memperbaiki likuiditas sekaligus mendorong ekspansi kredit ke sektor riil.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu mengatakan tambahan likuiditas akan menciptakan ruang yang lebih longgar bagi bank. Menurutnya, kondisi ini bisa menekan ketatnya kompetisi bunga dana (cost of fund) dan mendorong bank untuk lebih agresif menyalurkan kredit.

"Bagus dong memperbaiki likuiditas perbankan, sehingga sedikit longgar. Perang suku bunga dana pasti akan menurun dan perbankan pasti akan mencari jalan menaikkan pertumbuhan kredit agar dana tadi bisa optimal. Kalau BTN kan ingin naikkan dari 8% ke 10%. Cuma kan ini berpacu dengan waktu, dibutuhkan kecepatan keputusan juga," ujar Nixon kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/9/2025).

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Wisnu Sunandar juga mengapresiasi kebijakan tersebut. Ia menilai, penempatan dana pemerintah akan memperkuat likuiditas bank di tengah kondisi pasar yang ketat.

"Sebagai bank yang juga mendapat amanah men-support program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran rumah bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis, tentu dana ini akan kembali kepada rakyat dalam bentuk fasilitas pembiayaan melalui bank sehingga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," kata Wisnu.

Baca: Gak Pake Lama! Uang Negara Rp200 T di BI Sudah Ready, Tinggal Tarik

Ia menambahkan, sejauh ini kinerja BSI masih solid dan berkelanjutan. "Hingga Mei 2025, BSI masih dapat menumbuhkan pembiayaan dobel digit," tutupnya.

Sebagaina diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di BI sebesar Rp200 triliun dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Keputusan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah, sudah setuju," tegas Purbaya.

Purbaya menjelaskan, dana tersebut merupakan kas negara. Pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman melainkan tambahan likuiditas agar bisa menggenjot penyaluran kredit.

"Itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjaman ke bank dan lain-lain. Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil," jelasnya.

Meski demikian, Purbaya mengingatkan agar bank tidak menggunakan dana tersebut untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ataupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," tegas Purbaya.

Banjir likuiditas, diyakini Purbaya tidak akan membuat inflasi melonjak. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya inject stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5%, masih jauh dari inflasi," imbuhnya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mesin Ekonomi RI Masih Didorong Bank Pelat Merah