Usai Ketemu DPR, Danantara Ungkap Nasib Penghasilan Komisaris BUMN

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memastikan komisaris maupun direksi perusahaan BUMN tidak akan mendapat tantiem. Hal itu sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, perhitungan tantiemnya hanya didasarkan, hanya dari operasional atau pendapatan perusahaan tersebut.

"Dan tantiem kita sudah laksanakan juga. Jadi memang komisaris tidak mendapatkan tantiem, Sama sekali ya," ujarnya saat ditemui di gedung DPR Jakarta, Selasa (19/8).

Penerapan kebijakan tersebut sudah dilakukan hingga saat ini. "Sudah mulai, sudah dilaksanakan langsung. Sudah keluar [aturannya]," imbuhnya.

Rosan menegaskan, ke depannya aturan organisasi perusahaan BUMN akan menyesuaikan sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo. Adapun besaran tantiem akan disesuaikan dengan hasil operasional dan pendapatan BUMN terkait.

Pilihan Redaksi Prabowo Batasi Komisaris & Hapus Tantiem BUMN, Ini Penjelasan Dasco 4 Jurus Prabowo Benahi BUMN, Pangkas Komisaris Hingga Setop Tantiem

"Misalnya buku yang dipercantik, ada financial engineering yang tidak benar. Jadi semuanya itu sudah disesuaikan dengan aturannya," tutupnya.

Sebagai informasi, perbaikan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan pembangunan Indonesia. Perbaikan itu dilakukan melalui superholding BUMN, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Selama ini, Prabowo menganggap tata kelola BUMN tidak masuk akal. Misalnya, jajaran komisaris yang kerap hanya rapat sebulan sekali, diberikan tantiem senilai Rp 40 miliar setiap tahunnya, dan kini malah kebanyakan yang rugi. Jumlah komisaris di satu BUMN pun bisa lebih dari 6 orang, padahal fungsinya sebatas mengawasi kerja direksi.

"Tadinya pengelolaan secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisaris banyak banget," kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Oleh sebab itu, selama masa kepemimpinannya, Prabowo memastikan akan memperbaiki secara total tata kelola BUMN. Tujuannya, supaya aset BUMN yang telah mencapai US$ 1.000 triliun lebih mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan negara, termasuk mendukung penerimaan negara minimal US$ 50 miliar per tahun sehingga APBN tak lagi pernah defisit.

"Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang ada di BUMN-BUMN kita adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US$. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dollar... APBN kita tidak defisit, saudara-saudara." tegas Kepala Negara.

Prabowo pun telah mengungkapkan jurus yang akan ia gunakan untuk memperbaiki tata kelola BUMN, di antaranya sebagai berikut:

1. Pangkas jumlah komisaris

Jumlah komisaris yang teramat banyak membuat Prabowo mengambil kebijakan untuk memangkas jumlahnya di tiap BUMN. Ia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, jumlah komisaris BUMN maksimal 6 orang.

"Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 orang," kata Prabowo

2. Komisaris tak lagi dapat tantiem

Setelah itu, upaya yang dilakukan untuk membenahi BUMN adalah menghilangkan tantiem para komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Menurut Prabowo istilah tantiem yang berasal dari bahasa asing, merupakan akal-akalan saja agar banyak yang tidak memahami komponen tersebut.

"Saudara-saudara masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun," katanya.

Adapun tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi dan dewan komisaris sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka, khususnya jika perusahaan berhasil memperoleh laba. Biasanya, tantiem diberikan berdasarkan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan.

Prabowo juga telah memberikan perintah kepada Danantara mengawasi pemberian tantiem kepada direksi. "Untungnya harus bener, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia," katanya.

Prabowo pun memperingatkan apabila ada direksi dan komisaris yang keberatan dengan kebijakan baru tersebut, dipersilakan untuk berhenti. "Dan kalau direksi itu kalau komisaris itu keberatan segera berhenti saudara-saudara sekalian," katanya.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Tiga Orang Bankir Mandiri Jadi Pengurus Danantara