RI Mau Terbitkan Kangaroo Bond, Wamenkeu Temui Utusan PM Australia

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan telah melakukan serangkaian pembicaraan dengan pemangku kepentingan di Australia untuk menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Australia, yaitu Kangaroo Bond.

Pejabat Kemenkeu yang terbang langsung ke Australia di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono bersama dengan Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Masyita Crystallin sejak Senin (28/7/2025).

Mereka mengadakan pertemuan dengan Nicholas Moore, Utusan Khusus Perdana Menteri Australia untuk Asia Tenggara di kantor pusat Macquarie Bank, Sydney.

Baca: Sri Mulyani: RI Rilis Kangaroo Bond pada Agustus 2025

Dalam keterangan resminya disebutkan bahwa fokus utama diskusi saat itu ialah rencana penerbitan Kangaroo Bond, yaitu surat utang Indonesia yang diterbitkan dalam denominasi Dolar Australia (AUD).

"Instrumen fiskal ini bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperluas basis investor global. Selain itu, Kangaroo Bond juga menjadi simbol penguatan hubungan bilateral Indonesia-Australia yang telah terjalin erat selama lebih dari 75 tahun," sebagaimana tertulis dalam keterangan resmi pertemuan, dikutip Kamis (31/7/2025).

Thomas saat itu juga menyoroti peluang pengembangan financial special economic zones dan pentingnya pembangunan talenta di sektor jasa keuangan sebagai pilar penting bagi peningkatan kepercayaan dan arus investasi ke dalam negeri.

Baca: Rupiah Ditutup Stagnan, Nilai Tukar Dolar AS Parkir di Rp16.305

Selain pertemuan itu, pada hari yang sama, Thomas dan jajaran melakukan pertemuan bilateral dengan jajaran Australian Prudential Regulation Authority (APRA). Kunjungan ini juga merupakan bagian dari rangkaian Economic Policy Dialogue tahunan antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Australian Treasury.

Dalam pertemuan itu, Thomas mengatakan, tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia karena restrukturisasi kelembagaan di Kementerian Keuangan melahirkan Direktorat Jenderal baru untuk Pengembangan dan Stabilitas Sektor Keuangan.

APRA dianggap sebagai mitra penting untuk bertukar pengalaman terkait tata kelola dan stabilitas sektor keuangan. Ia juga sempat menyinggung soal reformasi besar di Indonesia melalui Omnibus Law on the Financial Sector yang diyakini sebagai landasan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yaitu membangun sistem keuangan yang tangguh, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selanjutnya, kedua pihak juga membahas sinergi kelembagaan serupa antara Financial Sector Stability Committee (KSSK) di Indonesia dan Council of Financial Regulators (CFR) di Australia, termasuk mekanisme koordinasi saat terjadi tekanan pasar serta pendekatan lintas sektor seperti ekonomi digital dan isu perubahan iklim.

APRA pada momen itu turut mengapresiasi langkah Indonesia dalam melakukan diversifikasi negara yang berpotensi menjadi investor ke Indonesia, seperti Australia melalui peluncuran Kangaroo Bond.

APRA menjelaskan bahwa investor Australia secara fundamental memiliki kepercayaan terhadap kebijakan Indonesia melihat banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Sri Mulyani Pamer SUN Laku Keras Saat IHSG Jeblok