Ditunjuk Dorong Progam 3 Juta Rumah dengan BRI, Ini Penjelasan Bos BTN
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) bakal berbagi tugas dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dalam mendorong realisasi program tiga juta rumah per tahun yang akan digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Satgas Perumahan Prabowo telah menunjuk BRI untuk mendampingi BTN dalam pembiayaan sindikasi.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan dukungan dari BRI memang diperlukan dalam merealisasi pembiayaan untuk 3 juta rumah. Sebab, BTN membutuhkan jaringan yang lebih luas.
"Karena kalau seluruh Indonesia ini, masalah jaringan aja ya. BTN kan jaringannya nggak sebanyak BRI, lebih karena itu sih," kata Nixon di Gedung DPR, Rabu (13/11/2024).
Terkait porsi penyalurannya, ia mengatakan belum ada penentuan dari kementerian terkait. Menurut Nixon, nanti bakal ada keputusan menteri yang mengatur sindikasi pembiayaan program 3 juta rumah ini.
Nixon juga menerangkan bahwa program 3 juta rumah dalam satu tahun itu tidak akan seluruhnya mengandalkan kredit pemilikan rumah (KPR). Ia mengatakan bahwa nanti akan disalurkan juga bantuan modal untuk fasilitas dalam rumah.
"Kan nggak semuanya pake KPR. Ada yang nanti berupa bantuan juga rumahnya tuh kayak misalnya, cuma MCK (mandi, cuci, kakus), ya pasti modalnya bantuan. Jadi nggak semuanya itu di-run pakai pembiayaan," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nixon juga membenarkan dirinya dan manajemen BTN sempat ikut ke pembekalan di Magelang yang digelar oleh Presiden Prabowo. Ia mengatakan di sana ia bertemu dengan Satgas Perumahan untuk membahas terkait persoalan perumahan.
Kemudian, sempat direncanakan pertemuan dengan bank himpunan bank milik negara (Himbara) lainnya di Magelang, namun batal.
"Iya, gue [datang] karena perumahan, bukan karena [agenda bersama] Himbara. Jadi gue dapet hari, gue lupa harinya ya. Hari pertama lah gue bilang ya, dengan Satgas Perumahan, tapi tiba-tiba ada undangan buat Himbara. Jadi gue kan jadi bertambah hari. Ternyata yang Himbaranya dibatalkan, akan ditetapkan kemudian," jelas Nixon.
(fsd/fsd)