Ini Alasan Erick Thohir Setuju Ubah Bulog dari BUMN Jadi Badan Otonom

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik rencana perubahan status Bulog dari perum menjadi badan otonomi langsung di bawah presiden. Menurut Erick, hal itu dapat membantu upaya pemerintah untuk melakukan swasembada pangan Indonesia secepatnya.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan rencana itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI. Dengan demikian, Bulog tidak akan lagi berstatus sebagai BUMN.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Erick juga menyebut perubahan status Bulog menjadi penting, karena salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium ini memang harus di Bulog," jelasnya.

Erick mengungkapkan Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Meskipun dalam pelaksanaannya, Bulog dapat merugi Rp5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus [menyebabkan kerugian kepada Bulog] Rp5 triliun-Rp6 triliun," tandasnya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara".